Aksi Buruh di Pemkab Jombang Tuntut Kejelasan UMK dan Perlindungan Pekerja

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan buruh yang bekerja di lingkungan PT SGS, Kecamatan Diwek, mendatangi kantor pemerintah daerah setempat, Senin (16/11/2026).

Dalam aksi itu, para pekerja menyampaikan sejumlah aspirasi terkait ketenagakerjaan, mulai dari sistem kerja, penetapan upah minimum, hingga tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan sebelumnya.

Aksi tersebut difasilitasi sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Massa membawa 3 tuntutan utama yang berkaitan dengan kondisi kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, menyoroti kebijakan kerja 12 jam yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) di area PT SGS. Menurutnya, sistem tersebut dinilai memberatkan pekerja dan berpotensi menimbulkan kelelahan.

Ia menyebut kondisi dimaksud dirasakan terutama oleh pekerja perempuan yang telah berkeluarga karena harus menjalani jam kerja malam dalam durasi yang panjang.

"Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja," ujarnya saat ditemui di sela aksi.

SBPJ meminta Dinas Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang diterapkan, termasuk meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan jam kerja, massa juga meminta kejelasan terkait formulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang Tahun 2027. Menurut Hadi, kalangan serikat pekerja telah menyampaikan berbagai masukan terkait pembahasan UMK, namun masih menunggu regulasi nasional yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah.

Dalam kesempatan itu, SBPJ mengusulkan kenaikan UMK Jombang tahun 2027 sebesar 10 persen sebagai salah satu alternatif yang diajukan dalam proses pembahasan.

Menurut Hadi, angka tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.

Pada tuntutan lainnya, para buruh meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas ketenagakerjaan mempercepat penanganan sejumlah laporan yang telah disampaikan oleh serikat pekerja.

"Di antaranya dugaan kekurangan pembayaran upah dan pemalsuan data. Kami mengingatkan kembali instansi terkait, baik kepolisian maupun pengawas ketenagakerjaan, agar ada tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang sudah kami laporkan," kata Hadi. (aan/mar)