KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan perwakilan warga Desa Sekoto, Kecamatan Badas, terkait kompensasi bagi masyarakat terdampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
Pembahasan yang berlangsung pada hari ini, Selasa (17/11/2026), mengemuka karena adanya perbedaan pandangan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang diharapkan warga dengan usulan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Perwakilan Aliansi Warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Sulton Rosidin, menyampaikan bahwa warga berharap adanya peningkatan bentuk kompensasi sebagai konsekuensi dampak lingkungan yang dirasakan selama puluhan tahun akibat aktivitas TPA.
Menurut Sulton, sekitar 200 kepala keluarga (KK) di Dusun Genukwatu selama ini hanya menerima bantuan berupa beras yang dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
"Bantuan dari pihak pemerintah desa hanya beras saja, itu pun jumlahnya sempat 15 kilogram dan tahun depan direncanakan 30 kilogram per KK per tahun," ucapnya.
"Harapan kami, pihak-pihak terkait bisa mengabulkan permohonan kami sebagai warga terdampak yang sudah kurang lebih 30 tahun lamanya hanya mendapatkan beras," imbuhnya.
Ia menjelaskan, bantuan beras mulai diterima warga sejak 2010 dengan alokasi awal 5 kilogram per tahun, kemudian meningkat menjadi 15 kilogram, dan direncanakan naik menjadi 30 kilogram per kepala keluarga pada tahun depan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, mengatakan pihaknya bersama DLH telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memasukkan usulan kenaikan kompensasi beras dalam perencanaan anggaran daerah.
Ia menyatakan, usulan peningkatan alokasi beras dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram per tahun telah masuk dalam rincian belanja daerah dengan nilai anggaran sekitar Rp983 juta.
Totok menyebut usulan tersebut disusun berdasarkan data resmi pemerintah desa yang mencakup sekitar 2.283 kepala keluarga dan saat ini telah mencapai tahap pembahasan lanjutan di tingkat eksekutif.
Terkait tuntutan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp5 juta per kepala keluarga, Totok menegaskan usulan tersebut tidak tercantum dalam surat permohonan resmi yang diterima DPRD.
"Di dalam suratnya tidak ada tuntutan uang tunai, fokusnya adalah perbaikan tata kelola TPA dan penyesuaian kompensasi agar lebih memadai bagi warga sekitar," katanya.
"Di dewan tentu akan kami kawal bagaimana caranya agar anggaran ini bisa direalisasikan dan diketok, karena dasarnya jelas dari usulan pemerintah desa dan bukan asumsi," sambungnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, membenarkan bahwa RDP tersebut digelar untuk mendengarkan aspirasi warga Desa Sekoto, khususnya masyarakat Dusun Genukwatu yang berada di sekitar TPA.
"Hari ini kami diundang oleh Komisi III DPRD Kabupaten Kediri untuk RDP dengan warga Desa Sekoto membahas permintaan terkait kompensasi keberadaan TPA. Nanti hasilnya bisa dikonfirmasi ke Pak Ketua Komisi III, nanti ada titik-titik temu," paparnya. (uji/mar)










