JOMBANG (bangsaonline) - Para honorer Kategori 2 (K2) mendesak pemerintah Kabupaten Jombang menuntaskan status dan nasib 913 honorer K2 yang masih terkatung-katung. Pasca dinyatakan gagal melewati tahapan tes rekruitmen CPNS jalur honorer beberapa waktu lalu, nasib mereka kini tidak jelas.
Ipung Kurniawan, Koordinator Forum Honorer K2 Jombang menyatakan, Pemerintah Daerah harus menghargai pengabdian dari para honorer K2. Selama bertahun-tahun, para honorer ini rela mengisi kekosongan sejumlah pos instansi akibat kekurangan jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang meski dengan gaji tidak layak.
BACA JUGA:
- Kejari Jombang Tetapkan DPO Kasus Korupsi Hibah Provinsi
- Benarkah Bung Karno Lahir di Jombang? Sosok ini Berani Bersumpah soal Kelahiran Sang Proklamator
- Gagalkan Pengedaran Sabu 3,8 Ons, Kasatresnarkoba Polres Jombang Beberkan Kronologinya
- Simpan Sabu, Residivis dan Pemandu Lagu di Jombang Ditangkap Polisi
Para Honorer K2, jelas Ipung Kurniawan, pantas diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum Pemkab Jombang membuka seleksi CPNS jalur umum. Mengacu pada jumlah kebutuhan pegawai saat ini, untuk memprioritaskan honorer K2 diangkat menjadi PNS, seharusnya bukan menjadi langkah sulit.
"Jumlah honorer K2 lebih sedikit daripada jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Pemkab Jombang. Kalau mau fair, Pemkab Jombang harusnya mempriotaskan honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Tidak langsung membuka tes CPNS jalur umum," kata Ipung Kurniawan, Kamis (1/5).
Dia mengungkapkan, berdasarkan data jumlah kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Jombang tahun 2013, tenaga pendidik dibawah kendali Dinas Pendidikan masih memerlukan sebanyak 1134 tenaga guru. Jumlah kekurangan guru tersebut untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik dari unsur PNS pada 547 lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar.
"Jumlah honorer K2 semuanya ada 913 orang. Jumlah tenaga pendidiknya sekitar 700-an orang. Itu saja masih kurang untuk mengisi kebutuhan pegawai. Makanya, tuntutan kami, tuntaskan dulu teman-teman honorer yang masih ada, baru membuka tes jalur umum," tandas Ipung.
Bupati Jombang, Nyono Suharli, tambahnya, perlu melindungi dan menjaga kepentingan warganya, khususnya honorer K2 agar bisa diprioritaskan dalam rekruitmen CPNS sebagaimana dilakukan sejumlah daerah seperti Sleman, Situbondo, dan Kudus. Pemerintah Daerah itu, kabarnya sudah pasang badan tidak akan membuka seleksi CPNS jalur umum sebelum masalah honorer K2 tuntas.
Sebelumnya, berdasarkan catatan pertemuan antara honorer dengan Pemerintah Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu, Bupati Jombang, melalui Asisten III, Suyoto menyatakan bahwa para honorer K2 akan diprioritaskan untuk mengisi Formasi CPNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Janji itu yang akan terus kami tagih. Kami menolak Pemkab Jombang membuka tes (CPNS) jalur umum, sebelum masalah honorer K2 di Jombang tuntas," kata Ipung. Jika tuntutan honorer diabaikan, tandas dia, para honorer siap melakukan sejumlah gerakan, termasuk menggelar aksi jalanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
