Buruh di sejumlah perusahaan asing di Indonesia mulai was-was terhadap ancaman PHK massal.
’’Potensi PHK ini akan terjadi pada industri komponen automotif dan sepeda motor. Mungkin karyawan tetap masih aman. Tapi, banyak juga karyawan kontrak di perusahaan otomotif yang tidak aman. Biasanya, kontrak mereka tidak diperpanjang,’’ imbuhnya.
Menurut dia, pemerintah baru melakukan tindakan setelah adanya isu penutupan pabrik dari Panasonic dan Toshiba.
’’Yang dipersoalkan bukan manajemen perusahaan, tapi pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan antisipasi. Misalnya dengan insentif pajak, penyesuaian tarif listrik, dan lainnya,’’ ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menolak memberikan respons terhadap tuduhan tersebut. Dia hanya menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan konfirmasi terkait gelombang PHK tersebut. Terkait sikap dan solusi pemerintah, dia menolak untuk memberikan pernyataan.
Sedangkan Kementerian Perindustrian mengatakan saat ini pihaknya fokus membenahi permasalahan sertifikasi serta pembangunan infrastruktur khususnya pendukung logistik di Tanah Air. Sertifikasi menjadi penting melindungi para pekerja saat perekonomian tengah sulit.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan sertifikasi pekerja juga sebagai langkah menekan angka pengangguran akibat PHK.
"Ini harus paralel, karena yang satu menangani SDM-nya, yang satu menangani infrastrukturnya. Harus paralel itu, supaya investor datang ke sini aman," ujar Putu.
Dia menyebut saat ini pekerja yang sudah memiliki sertifikasi masih terbatas. Akibatnya, saat marak terjadi PHK, banyak pekerja yang sulit langsung mendapatkan pekerjaan baru.
"Ini bisa menciptakan lapangan kerja, sekarang yang diPHK bagaimana mau dipindahin ketempat lain, tidak punya sertifikasi," pungkasnya. (jpnn/btm/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
