Buruh di sejumlah perusahaan asing di Indonesia mulai was-was terhadap ancaman PHK massal.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ada 13 perusahaan yang akan melakukan PHK hingga Maret 2016. Demikian catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Organisasi pekerja ini meyakini masih banyak lagi pekerja di Indonesia yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada waktu yang sama.
"Sejak Januari hingga Maret kami mencatat ada 2.145 orang yang akan di PHK dari dua perusahaan besar, yakni Panasonic dan Toshiba. Kemudian, masih ada PT Samoin dan Starlink yang masing-masing akan mem-PHK 1.166 orang dan 452 orang. Pekerja perminyakan malah lebih besar lagi. Hampir 5 ribu orang yang sudah melapor akan terkena PHK,’’ ujar Ketua KSPI Said Iqbal di Jakarta, kemarin (4/2).
Menurutnya, perusahaan yang yang diperkirakan akan hengkang antara lain, Panasonic, Toshiba, Shamoin, Starlink, Jaba Garmindo, Yamaha, Astra Honda Motor, Hino, Astra Komponen, AWP, Aishin, Musashi, dan Sunstar.
Said Iqbal mengatakan, pihaknya bakal bergabung dengan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk menggelar aksi di istana presiden. Aksi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (6/2) ini. Massa yang bakal turun jalan pun diperkirakan bakal mencapai 20 ribu orang.
Hal tersebut dilakukan untuk menuntut solusi pemerintah atas kondisi gelombang PHK saat ini.
Saat ini, lanjut dia, prediksi pekerja yang bakal menderita PHK bakal mencapai 10 ribu orang. Said mengaku khawatir jika hal tersebut bakal terus memburuk jika tak secepatnya dicegah. "Kalau dibiarkan, bisa-bisa jumlah PHK tahun ini mencapai 50 ribu orang. Sama seperti tahun lalu," ungkapnya.
Dia mengatakan, KSPI menyesalkan lambannya respons pemerintah dalam menghadapi gelombang PHK. Sebab, pemerintah baru bergerak setelah adanya isu mengenai PHK pada perusahaan elektronik di Indonesia.
Kelanjutan gelombang PHK tersebut bisa saja berasal pada perusahaan sektor otomotif. Seperti perusahaan elektronik, iklim penjualan kendaraan juga lesu tahun lalu.
Said Iqbal moncontohkan, penjualan sepeda motor pada semester satu 2015 hanya mencapai 3,59 juta unit. Angka itu menurun 31,7 persen dibanding penjualan sepeda motor semester satu 2014 sebanyak 4,73 juta unit.
’’Potensi PHK ini akan terjadi pada industri komponen automotif dan sepeda motor. Mungkin karyawan tetap masih aman. Tapi, banyak juga karyawan kontrak di perusahaan otomotif yang tidak aman. Biasanya, kontrak mereka tidak diperpanjang,’’ imbuhnya.
Menurut dia, pemerintah baru melakukan tindakan setelah adanya isu penutupan pabrik dari Panasonic dan Toshiba.
’’Yang dipersoalkan bukan manajemen perusahaan, tapi pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan antisipasi. Misalnya dengan insentif pajak, penyesuaian tarif listrik, dan lainnya,’’ ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menolak memberikan respons terhadap tuduhan tersebut. Dia hanya menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan konfirmasi terkait gelombang PHK tersebut. Terkait sikap dan solusi pemerintah, dia menolak untuk memberikan pernyataan.
Sedangkan Kementerian Perindustrian mengatakan saat ini pihaknya fokus membenahi permasalahan sertifikasi serta pembangunan infrastruktur khususnya pendukung logistik di Tanah Air. Sertifikasi menjadi penting melindungi para pekerja saat perekonomian tengah sulit.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan sertifikasi pekerja juga sebagai langkah menekan angka pengangguran akibat PHK.
"Ini harus paralel, karena yang satu menangani SDM-nya, yang satu menangani infrastrukturnya. Harus paralel itu, supaya investor datang ke sini aman," ujar Putu.
Dia menyebut saat ini pekerja yang sudah memiliki sertifikasi masih terbatas. Akibatnya, saat marak terjadi PHK, banyak pekerja yang sulit langsung mendapatkan pekerjaan baru.
"Ini bisa menciptakan lapangan kerja, sekarang yang diPHK bagaimana mau dipindahin ketempat lain, tidak punya sertifikasi," pungkasnya. (jpnn/btm/mer/lan)
