Budi Gunawan dan Budi Waseso
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo sudah mengetahui nama-nama calon Kepala Polri pengganti Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang sebentar lagi pensiun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, usulan nama-nama itu sudah diterima Presiden Jokowi dan tinggal menunggu waktu kapan diputuskan untuk diumumkan.
"Presiden sudah menerima, sudah membaca, sudah tahu, tanya Pak Presiden," ujar Pramono kepada wartawan di Istana, Senin (6/6).
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menerima nama-nama calon Kapolri dari Kompolnas. Nama-nama itu, seperti sebelumnya, terdiri atas perwira-perwira polisi bintang tiga. Nama-nama calon itu kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Adapun status Kapolri saat ini tengah diperdebatkan karena dua hal, yaitu opsi penentuan lewat regenerasi atau perpanjangan masa jabatan. Jika perpanjangan jabatan dipilih, Badrodin Haiti akan menjadi Kapolri untuk dua tahun lagi.
Sedangkan, jika regenerasi yang dipilih, akan ada tujuh orang komisaris jenderal yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.
Pramono melanjutkan, bahwa ia belum bisa menyebutkan siapa saja dan berapa jumlah nama calon Kapolri yang telah diterima Presiden Joko Widodo. Bahkan, untuk saat ini, belum ada arahan atau perintah presiden yang berkaitan penetapan Kapolri.
Meski begitu, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo memiliki wewenang untuk memilih calon Kapolri di luar usulan Kompolnas. Pramono tidak membantah apabila pilihan tersebut termasuk memperpanjang Badrodin Haiti.
"Ya pokoknya itu kewenangan Presiden Joko Widodo," ujarnya. Pramono menambahkan, bahwa Presiden juga meminta pandangan berbagai pihak, termasuk orang-orang dekatnya, perihal siapa yang pantas dijadikan sebagai Kapolri.
Sementara itu, Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) hanya tersenyum ketika wartawan memburunya berkomentar soal namanya yang masuk ke bursa Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodin Haiti, yang sebentar lagi pensiun. Ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin (6/6), BG akhirrnya berkomentar pendek ketika didesak lagi. "Hehe, cukup dan sudah, ya," kata Budi Gunawan.
Menurut Budi, kewenangan pergantian maupun perpanjangan masa jabatan Kapolri merupakan hak Presiden Joko Widodo. Apalagi, kata dia, sampai saat ini belum ada putusan dari Presiden.
Jenderal bintang tiga ini melanjutkan, dia mendukung apa pun yang jadi putusan Presiden. "Apa diperpanjang atau diganti," katanya. "Semua hak prerogatif presiden."
Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR, Junimart Girsang, mengatakan ada banyak nama calon kuat menjadi orang nomor satu di Mabes Polri. Namun, kata dia, yang terkuat adalah Budi Waseso dan Budi Gunawan. "Tapi tergantung Presiden," katanya.
Sejumlah pihak, seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon, memilih untuk mendukung Kapolri saat ini, Jenderal Badrodin Haiti, diperpanjang dua tahun masa tugasnya. Namun, pihak lain seperti PDIP di satu sisi mendukung regenerasi.
Saat pemilihan Kepala Polri Januari 2015, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.
Jokowi akhirnya menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Hingga saat ini, belum jelas sikap Presiden soal jabatan Kepala Polri.
Di sisi lain, pesaing kuat BG dalam bursa calon Kapolri yakni Kepala BNN, Jenderal Budi Waseso (Buwas) tidak berharap banyak dipilih sebagai pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Malah, menurut Budi Waseso, semua yang sepangkat dengannya memiliki peluang menjadi Kapolri baru.
"Semuanya punya peluang bagus ya menurut saya. Kita lihat saja nanti," ujar Budi Waseso.
Budi Waseso melanjutkan, bahwa ia tidak ingin menilai diri sendiri apakah pantas menjadi Kapolri atau tidak. Menurut Budi Waseso, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri. Selain itu, sudah ada Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi yang melakukan penilaian itu.
Ditanyai apakah dia ikut dalam Wanjakti untuk menilai calon-calon Kapolri, Budi mengatakan tidak. Ia berkata, posisinya di BNN tidak memungkinkan ia untuk ikut dalam Wanjakti saat ini. "Saya kan hitungannya di luar struktur," ujarnya.
Ditambahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, pihaknya mengakui telah menyerahkan sejumlah nama calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang sebentar lagi pensiun. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan siapa sosok yang diajukan memimpin Polri ke DPR dalam waktu dekat. Soal siapa namanya, Luhut hanya tertawa ketika ditanya wartawan.
"Mana aku tahu (siapa yang akan dipilih)," kata Luhut.
Nama-nama calon Kapolri yang sudah diserahkan ke Presiden diterima Luhut dari Kompolnas. Luhut mengaku menunggu perintah Presiden Joko Widodo saja untuk mengumumkan calon Kapolri. Ia takut salah apabila lebih dahulu mengumumkan. "Kenapa mesti ribut-ribut (buru-buru mengumumkan nama Kapolri)," ujarnya lagi.
Sejumlah jenderal bintang tiga kemarin juga datang ke Istana Kepresidenan. Mereka memilih hati-hati berkomentar soal pemilihan Kapolri. Suhardi Alius misalnya, memilih untuk menghindari pertanyaan tersebut.
"Enggak tahu saya. Kan saya di Lemhanas," ujarnya. (det/tic/mer/rol/lan)
