Kinerja Bagian Hukum Pemkab Gresik Disorot DPRD

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Gresik kian gencar menyorot kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Gresik.

Kali ini, kinerja Bagian Hukum yang menuai sorotan tajam. Para wakil rakyat tersebut di antaranya, menyorot lemahnya Bagian Hukum dalam pembuatan produk hukum berupa Perda(peraturan daerah).

Sebab, program legislasi daerah tahun 2016, dari 16 Ranperda yang diusulkan eksekutif lewat Bagian Hukum, di tahap awal pembahasan baru 3 Ranperda yang bisa dibahas.

Sedangkan, sisanya 13 Ranperda belum dibahas. Kemungkinan besar, ke 16 Ranperda usulan eksekutif tersebut, tidak akan bisa rampung dibahas. Sehingga, akan ada Ranperda yang dipastikan mangkrak(tidak terbahas).

Padahal, untuk program pembuatan Ranperda tersebut telah menyedot APBD 2016 hingga miliaran rupiah. "Kami pesimis ke-16 Ranperda usulan eksekutif bisa rampung dibahas tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Gresik, Mujid Riduan.

Idealnya, lanjut Mujid, tahap awal pembahasan Ranperda, seharusnya dari 16 Ranperda usulan eksekutif, minimal separohnya atau 8 Ranperda yang diajukan ke DPRD Gresik untuk dilakukan pembahasan. "Bukan hanya empat Ranperda. Sudah empat, satu dipending lagi," tukasnya.

Karena itu, Mujid mengaku sangat pesimis kalau ke-16 Ranperda usulan eksekutif tersebut bisa dirampungkan tahun ini. " Seharusnya, Kabag Hukum (Edy Hadi. S) bisa mencontoh senior-seniornya dulu yang bisa merampungkan setiap Ranperda yang diusulkan dalam setiap tahunnya," terangngnya.

DPRD Gresik tambah Mujid, dalam Prolegda tahun 2016, juga mengusulkan 16 Ranperda. Untuk pembahasan tahap awal, DPRD mengusulkan 7 Ranperda. " Kami optimis ke-16 Ranperda usulan DPRD terbahas semua," pungkasnya.

Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah. Menurutanya, Bagian Hukum Pemkab Gresik mengalami degradasi dalam pembuatan produk Perda.

Kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya, lemahnya SDM(sumber daya manusia) di Bagian Hukum dan kurang seriusnya Bagian Hukum dalam menangani produk hukum.

DPRD tambah Nur Saidah, tidak ingin kalau keteledoran Bagian Hukum dalam mengatur schedule pembahasan Ranperda usulan eksekutif, akan makin membebani kinerja DPRD.

Sebab, di akhir tahun 2016 nanti akan ada seabrek kegiatan yang akan dituntaskan oleh DPRD. Di antaranya, pembahasan APBD Perubahan 2016, pembahasan RAPBD tahun 2017, dan kegiatan lain.

"Jangan sampai teledornya Bagian Hukum dalam menschedule pembahasan Ranperda membebani tugas-tugas DPRD di akhir tahun," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News