Suasana Paripurna PU fraksi-frasksi terhadap LKPJ APBD 2015. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Paripurna dengan agenda PU (Pandangan Umum) Fraksi terhadap Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, digelar siang tadi, (15/7).
Paripurna yang digelar di gedung DPRD Gresik itu bisa dibilang merupakan ajang pembantaian fraksi-fraksi DPRD Gresik terhadap kinerja Pemkab Gresik. Terlebih, kinerja dalam sektor PD (Pendapatan Daerah). Sebab, pendapatan tersebut dianggap jeblok.
Baca Juga: Cagak Agung Gresik Jadi Percontohan Desa Berdaya di Jatim
PU FDIP misalnya. Melalui juru bicaranya, Mujid Riduan menyorot soal jeleknya realisasi serapan belanja daerah di tahun 2015, sebesar Rp 2.529.213.281.777.17 sen atau 90,01 persen dari total alokasi Rp 2.809.860.97.15.10 sen. Sehingga, masih ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Rp 280.646.815.237.93.
"SILPA besar itu menunjukkan serapan yang dilakukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak maksimal," ujar Mujid.
FPDIP, lanjut Mujid juga menyorot soal jebloknya PAD (Pendapatan Asli Daerah), misalnya sektor retribusi. Di mana pendapatan retribusi pada tahun 2015 ditarget sebesar Rp 230.7.33.725 hanya terealisasi Rp 117.641.24.546.20 sen atau 51,15 persen.
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Retribusi yang tidak tercapai tersebut meliputi retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) dari target Rp 175 miliar hanya terealisasi Rp 80 miliar.
"FPIP sangat menyayangkan tidak terpenuhinya target tersebut. Padahal potensinya sangat besar," cetus Mujid.
Lalu, retribusi sektor parkir khusus dari target Rp 1 miliar cuma terealisasi Rp 368.397.500. "FPDIP juga menyayangkan dengan potensi begitu besar tapi tidak tercapai," ungkapnya.
Baca Juga: Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Selain itu, lanjut Mujid, retribusi pelayanan kepelabuhanan juga tidak tercapai. Dari target Rp 6 miliar hanya terealisasi Rp 955.442.703.20. "Kami mempertanyakan langkah apa yang telah dilakukan, tapi mengapa tidak tercapai," katanya.
Hal serupa juga terjadi pada pelayanan kepelabuhanan di BPPM (Badan Perizinanan dan Penanaman Modal) dari target Rp 16 miliar hanya terealisasi Rp 66 juta. "Kami mempertanyakan langkah apa yang telah dilakukan, sehingga target tidak terpenuhi," pungkasnya.
Sementara Ketua FGerindra, Abdullah Munir dalam PU fraksinya menyorot soal stadion Gelora Joko Samudro yang telah banyak mengalami kerusakan dan pembangunanya belum bagus.
Baca Juga: Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Selain itu, yang jadi sorotan fraksi-fraksi seperti FPAN, FPD, FGerindra, FPPP, FPKB, FPDIP dan FPG adalah soal PT Gresik Samudra. Karena keberadaan perusahaan plat merah itu merugikan pemerintah. Sebab, piutangnya lebib besar dari asetnya. Bahkan penyertaan modal pemerintah Rp 1,5 miliar tidak bisa dikembalikan. Karena itu, fraksi tersebut meminta perusahaan tersebut lebih baik dibubarkan karena piutang lebih besar dari aset.
"Kami meminta perusahaan tersebut dibubarkan saja," desak juru bicara FPAN, Faqih Usman.
Pada PUnya, Faqih Usman juga menyorot soal masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Gresik. "Kami minta pemerintah menangani serius persoalan tersebut," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: 2.000 ASN Pemkab Gresik Ikuti Pembekalan Penilaian Kompetensi 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
