Tiru Gaya PDIP, PKS Sebut Golkar Pakai Jokowi Effect, Demokrat: Itu Namanya Menyalip di Tikungan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - PKS mengomentari keputusan Partai Golkar untuk mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 nanti. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, manuver itu memanfaatkan popularitas Jokowi agar perolehan suara untuk Golkar di daerah-daerah terdongkrak.

Wakil Ketua MPR ini juga menyinggung pidato Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, Kamis (28/7) lalu. Dalam kesempatan itu, tutur Hidayat, Setya meminta Presiden Jokowi memaklumi bila gambar wajahnya ikut ditampilkan bersama publikasi kampanye kader-kader Golkar di Pilkada. Itu tak berbeda dengan apa yang telah dilakukan PDIP dalam kancah pemilihan umum 2014 lalu.

“Kita tahu Jokowi-effect hasil dari pilegnya (pemilihan legislatif) PDIP kemarin. PDIP kan pasang foto Jokowi di mana-mana. Saya kira, (manuver Golkar) sangat meniru jurusnya PDIP itu. Bahwa kemudian di situ (Rapimnas Golkar) ada Bu Megawati, dan Bu Megawati tidak protes, saya kira berarti tidak dianggap masalah PDIP,” ujar Hidayat Nur Wahid, Jumat (29/7).

Adapun untuk jangka panjangnya, lanjut Hidayat, tak tertutup kemungkinan Setya juga hendak mengincar posisi calon wakil presiden di Pilpres 2019. “Ya itu bagian-bagian dari isu politik yang bisa saja terjadi. Tapi, kita kan juga belum tahu, perpolitikan masih lama. UU tentang Pilpres juga belum selesai dibuat. Saya kira, masih terlalu dini untuk kemudian memprediksi 2019,” kata dia.

Hidayat mengakui, dualisme KMP-KIH dianggap tak relevan. Golkar dan PAN, yang awalnya solid di KMP, kini sudah menjadi bagian dari Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3).

Dia menegaskan, PKS hingga kini konsisten sebagai partai oposisi. Namun, Hidayat enggan menjelaskan posisi PKS nanti di ajang Pilpres 2019.

“Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, saya kira, memang tidak relevan. Tapi bahwa kemudian PKS memilih berada di luar kabinet, itu pilihan politik PKS.”

Komentar pedas juga datang dari Partai Demokrat. Juru bicara partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai Golkar menyalip dalam tikungan.

"Itu namanya politik menyalip di tikungan. Pak Jokowi kan kader PDIP. Sementara kita kan tahu bahwa Golkar ini kan dua terakhir banyak masalahnya, mereka melihat Jokowi begini punya prestasi baru mau dulu-duluan. Kita kan dulu tahu, kodok di istana Bogor pun tahu kalau Golkar kan dukung Prabowo (Pilpres 2014)," kata Ruhut.

Ruhut menambahkan, Golkar di tengah kondisi yang baru pulih dari konflik, melihat Jokowi sebagai sosok yang bisa mengangkat kembali citra mereka. Lagipula, kata Ruhut, Golkar belum punya sosok yang bisa "dijual" ke masyarakat.

"Sekarang apa yang dikatakan Novanto itu soal suara Golkar naik ternyata memang benar kan, jadi mereka melihat peluang. Memang sudah tidak punya kader lagi jadi ya dukung Pak Jokowi," jelasnya.

Ruhut mengaku ragu, apakah sikap Golkar ini akan konsisten sampai 2019 nanti. "Nah nanti kita lihat saja ke depan, jangan tiba-tiba nanti menggunting dalam lipatan," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar semakin percaya diri setelah menyatakan diri mendukung pemerintah. Target dalam Pilkada dan Pemilu 2019 pun sudah ditetapkan.

"Target pemenangan Pilkada 2017 dan 2019 60 persen sementara target Pileg 2019 adalab 120 kursi di DPR. Kami optimistis target tercapai," kata Ketum Golkar Setya Novanto.

Kekhawatiran sikap yang tidak konsisten Golkar juga dilontarkan Jokowi. Jokowi meminta kepada Partai Golkar agar konsisten dalam mendukung pemerintahannya. Permintaan tersebut dia sampaikan langsung saat memberikan sambutan pada Penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar Kamis (28/7) malam.

Jokowi mengatakan, konsistensi dukungan diperlukan agar pemerintahannya bisa menjalankan kebijakan dengan cepat. Termasuk, ketika pemerintah harus mengambil kebijakan tidak populis, sulit tapi memberikan manfaat kepada rakyat.

"Dan saya yakin Golkar akan konsisten mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Perasaan saya begitu," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Bey Mahmuddin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Keyakinan ini kata Jokowi didasarkannya pada beberapa alasan. Pertama, pembahasan UU Pengampunan Pajak. Kedua, pembahasan UU APBN-P 2016. Dan ketiga, pemilihan kapolri. "Saat APBN-P, saya ikuti terus. Kalau meleset saya telepon Ketua Umum," katanya.(knt/mer/rol/lan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News