PKL eks Bundaran GKB membawa gerobak saat demo di gedung DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Komisi B misalnya, disana sudah ada Ach. Subeki (ketua), dan sekretaris dan angota, Asroin Widyana dan Ruspandi Sunaryo yang mau menemui pendemo. Mereka minta lima perwakilan pendemo untuk lakukan pertemuan. Namun, permintaan itu ditolak pendemo.
Pendemo meminta semua PKL diizinkan masuk. Sebaliknya, pendemo meminta anggota DPRD menemui pendemo. Tapi, anggota DPRD tidak berkenan. Sebelumnya, puluhan PKL (pedagang kaki lima) yang selama ini berjualan di Bundaran GKB (Gresik Kota Baru), menggeruduk kantor DPRD Gresik, Senin (18/7).
Mereka mendesak DPRD agar mencarikan lahan pengganti setelah mereka tidak diperbolehkan berjualan di Bundaran GKB. Para PKL ini kemudian ditemui Komisi A. Dalam pertemuan tersebut, para PKL mengajukan tiga tuntutan. Pertama, menuntut agar Pemkab Gresik memberikan jam berjualan, yakni mulai pukul 18.00-23.00 WIB.
Kedua, agar difasilitasi untuk memanfaatkan lahan milik manajemen perumahan GKB yang berada di sekitar Bundaran GKB untuk dijadikan tempat berjualan sebelum digunakan pembangunan.
Ketiga, para PKL menuntuk agar ada pembinaan dan pemberdayaan sebagai bentuk ketersediannya lapangan tenaga kerja informal. Pasalnya selama ini PKL merupakan dampak dari industrialisasi di Kabupaten Gresik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Gresik, Suparano Diantoro mengaku akan menjembatani agar para PKL eks Bundaran GKB pasca digusur tetap bisa berjualan. Salah satu solusinya adalah, DPRD akan membantu PKL untuk mendapatkan lahan pengganti sesuai yang diinginkan. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
