Megawati Soekarnoputri ingatkan kader partainya yang terpilih jadi kepala daerah tetap menjadi petugas partai.
Oleh sebab itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017 untuk tidak melakukan korupsi.
Dengan tidak korupsi dan menjalankan amanah partai, Mega menegaskan, hal itu tidak hanya membesarkan mereka secara personal, tetapi juga memajukan rakyat dan partainya.
Menanggapi tudingan Megawati, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, KPK melakukan proses hukum dan selalu menjaga independensi dalam mengusut semua kasus. ''Semua kasus diproses berdasarkan alat bukti," ucap Yuyuk Andriati.
Sebelumnya, KPK merilis ada ratusan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi hingga berujung pada penahanan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan KPK telah banyak menangkap pemimpin yang dipilih dari hasil pemilu akibat korupsi. Oleh karena itu, dia pun mengajak penyelenggara pemilu untuk bisa mengatasi hal tersebut.
"DPR dan DPRD sudah sekitar 119 orang, gubernur 15 orang, Bupati Wali Kota 50 orang. Kita harus sudah ini," kata Agus.
Menurut Agus, politik uang berperan dalam banyaknya jumlah pejabat publik yang dipilih melalui pilkada terjerat pidana. Dia mengkritik upaya menghentikan politik uang belum menyentuk akar persoalan. Dia pun meminta masyarakat diberi akses dalam memantau pelaksanaan pemilu.
"Alangkah baiknya masyarakat diberi akses. KPK akan monitor direspon tidak oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Kalau ini kita laksanakan di Pilkada akan datang mudah-mudahan lebih baik," ucap Agus.
Agus menekankan pentingnya proses pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang kredibel. KPK, sebut dia, menyatakan kesiapannya dalam menjadi partner pelaksanaan pemilu.
"KPK sedang persiapkan beberapa aplikasi. Tujuannya agar pelayanan publik transparan. Sekarang sedang dalam percobaan, Desember akan diluncurkan. Aplikasi Jaga Sekolahku, Jaga Rumah Sakitku, Jaga Perizinanku, kalau teman-teman (KPU) mau gabung mungkinn nanti Jaga Pemiluku, untuk memperbaiki tata kelola pemilu," ujar Agus.
Menangani hal itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan menyambut baik usulan KPK dalam membuat aplikasi untuk memantau politik uang. Usulan itu, lanjut Juri, harus disambut dengan langkah yang lebih konkret.
"Saya kira bagus sekali. Tadi KPK ajak kita semua terutama Bawaslu untuk mengetahui politik uang dengan almanfaatkan aplikasi sehingga mudah dan cepat diketahui siapa pelakunya, dimana, dan segera diproses," kata Juri. (tic/mer/det/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
