Bupati Indartato saat menyerahkan jawaban eksekutif di ruang sidang paripurna DPRD Pacitan.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Estimasi pertumbuhan pendapatan daerah yang dipatok pemkab kurang dari enam persen dicibir kalangan wakil rakyat. Eksekutif dinilai pesimistis dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan. Padahal, periode sebelumnya rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sudah mencapai angka 13,97 persen.
Sedangkan tahun ini pertumbuhan pendapatan hanya dipatok 5,33 persen. ‘’Kalau seperti itu, untuk mewujudkan maju dan sejahtera bersama rakyat tentunya akan sulit tercapai,’’ ujar Lancur Susanto Ketua Fraksi Partai Golkar, Jumat (9/9).
Selain mengkritisi terkait proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah, Lancur menambahkan, fraksinya juga memberikan catatan terhadap rendahnya rata-rata proyeksi kenaikan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun ke depan. Karena PAD diproyeksikan naik rata-rata 7,59 persen per tahunnya. "Padahal, PAD periode sebelumnya pertumbuhannya sudah mencapai 24,72 persen,’’ terang dia.
Hal senada juga dikatakan juru bicara (jubir) Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional, Nining Dyah Purwanita. Dia mengakui bahwa pengelolaan keuangan periode lalu dan proyeksi periode 2016-2021 sudah disajikan dengan analisi yang cukup memadai sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54/2010. Namun, menurut pandangan fraksinya, proyeksi keuangan daerah untuk RPJMD 2016-2021 masih terlalu pesimistis.
"Padahal potensi riil pendapatan daerah realisasi tahun 2011-2015, rata-rata tumbuh sekitar 15,5 persen,’’ kata dia.
Dengan proyeksi keuangan daerah yang pesimistis tersebut, lanjut Nining, tentu belum konsisten dengan rumusan visi RPJMD yang ingin memajukan Pacitan melebihi pemerintahan di periode sebelumnya. ‘’Seharusnya untuk mendukung tercapainya visi misi, bupati harus berani memproyeksikan keuangan ini yang optimis,’’ tegas politikus Partai Nasdem tersebut.
Sementara itu, jubir PDI Perjuangan, Heriyanto menegaskan, untuk menjadikan kabupaten yang maju dan sejahtera tentu dibutuhkan perencanaan pendanaan yang progresif dan peningkatan setiap tahun. ‘’Dengan demikian, seluruh target kinerja dalam setiap sasaran akan terjamin pendanaannya,’’ ungkap dia.
Menurutnya, proyeksi pertumbuhan yang progresif diperlukan agar pendapatan dan belanja daerah tidak tergerus nilai riilnya dengan tingkat inflasi yang terjadi. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada tim penyusunan RPJMD untuk mengevaluasi metode dalam memproyeksikan pendapatan maupun belanja daerah. ‘’Paling tidak proyeksi yang moderat, di mana pendapatan dan belanja tumbuh minimal 10-15 persen setiap tahun,’’ jelas Heri.
