Demo 212 Tak Ada Orasi, Buruh Gelar Mogok Nasional, Mendagri: PNS Silakan Ikut Aksi

Demo 212 Tak Ada Orasi, Buruh Gelar Mogok Nasional, Mendagri: PNS Silakan Ikut Aksi KSPI menyatakan tetap akan menggelar demo pada 2 Desember. foto: BBC

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang tidak akan diramaikan orasi-orasi.

Menurut Wakil Ketua GNPF-MUI, Muhammad Zaitun Rasmin, orasi yang biasa terdengar di demonstrasi akan diganti dengan tausiyah oleh khatib yang telah ditentukan.

Baca Juga: Demo HMI Kediri Peringati 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Diwarnai Aksi Dorong Pintu Gerbang

"Tidak ada (orasi). Kan orasi bisa berubah jadi tausiyah," ujarnya usai rapat koordinasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Wakil Sekjen MUI itu, tausiyah dari tokoh islam akan lebih didengarkan oleh umat. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan semula, GNPF-MUI hanya akan berdoa, dzikir dan salat Jumat. Kegiatan akan berlangsung pukul 08.00-13.00 WIB. Para ulama akan membantu untuk menertibkan peserta aksi setelah kegiatan selesai.

"Kami yakin karena umat sekarang ini mau mendengarkan pemimpinnya," jamin ustadz kelahiran Gorontalo itu.

Baca Juga: Kapolres Blitar Kota Bantah Tangkap Pria Pembawa Poster Saat Kunjungan Jokowi: Hanya Mengamankan

GNPF-MUI telah menunjuk Ketua Umum MUI, K.H. Ma'ruf Amin, sebagai khatib yang akan menyampaikan tausiyah sebelum salat Jumat.

Hal itu sesuai pernyataan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab, saat rapat koordinasi dengan Ketua MUI dan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian di kantor MUI Pusat, Senin (28/11).

"Aksi dilakukan dengan gelar sejadah, duduk berdzikir dan tausiyah sebelum salat Jumat. Dari pukul 08.00 WIB hingga salat Jumat, dengan khatib K.H. Ma'ruf Amin," jelas Rizieq. Rizieq sendiri mengaku tidak ikut terlibat dalam pembahasan teknis Aksi Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember nanti (212).

Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Banser Lebih Suka Membela Gereja, Ketimbang Agama yang Dinista

Di sisi lain, buruh tetap akan menggelar aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Aksi mogok nasional ini tidak akan menjadi satu dengan Aksi Bela Islam III yang digelar di Monas. “Tidak akan gabung,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kepala Polri meminta elemen buruh tak ikut berunjuk rasa pada 2 Desember 2016. Aksi buruh dinilai tidak sejalan dengan tuntutan yang disuarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang menggelar aksi di Monas.

Said mengatakan aksi buruh akan dilakukan di luar Monas. Aksi akan terpusat di Balai Kota DKI Jakarta dan Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Andai Jokowi Meniru Tuhan, Demo tak kan Terjadi

Menurut Said, KSPI menghargai dan menghormati keputusan GNPF MUI untuk menggelar aksi di Monas. Pihaknya mendukung penuh keputusan aksi bela Islam, karena isu yang disuarakan tetap sama, yakni tentang penangkapan Ahok.

Dalam rangka menghormati keputusan GNPF MUI tersebut, KSPI akan mengatur jalannya orasi yang tidak mengganggu zikir dan doa massa Aksi Bela Islam III.

Said menambahkan, meski menyatakan tidak akan bergabung, KSPI tidak akan melarang massa buruh yang hendak bergabung di Aksi Bela Islam. “Ini kan aksi rakyat. Jadi cair saja,” kata Said.

Baca Juga: Hatta Taliwang Diburu, Beredar Video Perpecahan TNI Pasca Kivlan dan Adityawarman Diciduk

Said berharap nantinya kepolisian dapat memberikan perlakuan yang sama antara aksi buruh dengan Aksi Bela Islam III.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan apabila aparatur sipil negara (ASN) ingin mengikuti aksi damai 2 Desember 2016. Sebab menurutnya, aksi tersebut mengagendakan doa bersama untuk bangsa dan negara.

"Enggak ada masalah. Silakan mau PNS mau prajurit TNI atau pun kepolisian membaurlah. Ini kan agendanya doa bersama untuk bangsa dan negara," katanya usai upacara HUT Korpri ke-45 tahun di Lapangan Silang Selatan Monas, Selasa (29/11).

Baca Juga: Ahmad Dhani Diciduk karena Hina Jokowi, Tommy Soeharto Ada pada Bagan Donatur Aksi

Ia juga tidak melarang apabila aparatur negara ingin shalat Jumat bersama dengan para peserta aksi damai. "Saya kira kan cuma sebentar, jadi boleh-boleh saja. Kalau mau shalat Jumat bersama silakan. Lebih baik diadakan di daerah daripada buang-buang uang ke Jakarta. Kan khawatir ada apa-apa di jalan," katanya.

Selain itu, Tjahjo juga mempersilakan siapa saja yang ingin mengikuti aksi doa bersama, termasuk orang partai, PNS, atau wartawan.

"Mari kita berdoa bersama seluruh umat beragama bisa sama-sama berdoa bersama. Saya kira nggak ada masalah mau berdoa bersama. Mau orang partai, PNS, wartawan, silakan ikut. Saya minta kalau bisa diadakan doa bersama di daerah saja. Nggak ada sanksi untuk kepala daerah yang memfasilitasi demonstran," katanya.

Baca Juga: 10 Orang yang Ditangkap Jelang Demo 212 Dituding Makar, Prabowo: Harus Dilepas

Meski dipersilakan Mendagri, namun Pemkot Mojokerto melarang PNS ikut demo. Pemkot terus meningkatkan kewaspadaan terhadap demonstrasi aksi bela Islam III. Pihak Polisi PP setempat menyatakan telah mengintensifkan pemantauan terhadap gerakan ini di kalangan masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita tetap mengintensifkan perkembangan politik dan keamanan jelang demo 2 Desember mendatang. Salah satunya dengan langkah monitoring dari laporan intelijen," kata Kasatpol PP Kota Mojokerto, Mashudi, kemarin (29/11).

Soal indikasi adanya PNS ikut aksi di Jakarta, Mashudi langsung menampik. "Data intelijen kita nihil. Tidak ada pokmas maupun PNS yang berangkat ke Jakarta," ujarnya.

Baca Juga: Tuntut Ahok Ditahan, Ratusan Umat Islam di Ngawi Gelar Demo di tengah Kota

Hal yang sama diungkap Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Ia memperingatkan secara keras PNS yang mau berangkat aksi di Jakarta. "Kalau ada PNS yang berangkat, kita peringatkan. Apalagi itu hari dinas. Tidak ada surat perintah untuk itu," tegasnya.

Menandaskan pelarangan ini, orang nomor satu di pemerintahan ini akan mengadakan sidak pada Jumat mendatang. "Jumat kita monitoring ke SKPD dan saya harap tidak ada yang berangkat untuk itu," harapnya.

Tidak hanya melarang PNS turut dalam aksi ini, terhadap warga Kota ia mengeluarkan imbauan yang sama. "Warga Kota saya harap tidak usah berangkat. Karena urgensi aksi itu tidak signifikan," katanya. (mer/yep/dur/lan)

Sumber: merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO