Salah satu warga menunjukkan bukti pembayaran pengurusan Prona.
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Ketanggung Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi diduga bermasalah. Akibatnya, program yang digalakkan oleh pemerintah untuk pensertifikatan tanah secara massal ini dikeluhkan warga yang mengurusnya.
"Saya mengajukan sudah mulai tahun lalu, tapi sampai sekarang belum jadi dan semua biaya sudah saya bayar," jelas Jono (62) pada BANGSAONLINE, kemarin.
Ia mengungkapkan bahwa kejanggalan pengurusan prona di Desa Ketanggung sudah berlangsung semenjak tahun 2015.
Ia bersama para warga lain yang mengurus pensertipikatan massal tersebut mengaku telah membayar jutaan rupiah pada perangkat desa. Pembayaran tersebut, dijelaskan Jono berdasarkan pengakuan perangkat desa, untuk biaya administrasi pengurusan sertifikat. Selain biaya administrasi, Jono mengatakan dirinya juga dibebani biaya pembangunan. Hal ini dikuatkan dengan adanya kwitansi bukti pembayaran.
"Padahal program pemerintah ini sudah jelas juklak maupun juknisnya diatur dalam Kepmendagri No 189 tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria," ujarnya.
Salah satu ketua RT di Desa Ketanggung, saat ditemui BANGSAONLINE.com, menjelaskan dirinya tidak tahu menahu soal program dari pemerintah tersebut. Ia mengaku tak pernah diberi sosialisasi soal program Prona tersebut.
"Saya memang sering ditanya warga di sini, tetapi saya tidak mengetahui. Setahu saya tidak ada sosialisasi atau rapat yang melibatkan saya," terang ketua RT Dusun Kopenan Desa Ketanggung ini.
Kata dia, permasalahan tersebut sudah pernah diadukan warga ke DPRD, namun hingga kini juga tak jelas hasilnya. (nal/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
