Politisi asal PDI Perjuangan ini menerangkan, rata-rata para guru sekolah merupakan relawan pendidikan. Mereka mengajar bukan untuk mengejar gaji. Sebab gaji mereka setiap bulannya hanya Rp 200 ribu, sedangkan kepseknya lebih besar sedikit, yakni Rp 500 ribu.
"Sekolah ini udah berdiri puluhan tahun. Pemkot sendiri belum bisa menjangkau sekolah-sekolah itu," ujarnya.
Kebijakan merger tidak sepenuhnya jadi solusi yang tepat. Karenanya, dia berharap Dindik Surabaya mengedepankan pendekatan humanis dalam menutup sekolah. Mayoritas siswa di sekolah-sekolah itu berasal dari keluarga tidak mampu. "Itu boleh (ditutup), tapi tidak serta merta langsung tutup. Harus dipikirkan semuanya. Mulai dari nasib siswa, guru, dan yayasannya," tandasnya.
Terpisah, M Ikhsan memastikan penutupan sejumlah sekolah di Surabaya sudah sesuai prosedur. Menurutnya, penutupan itu selaras dengan ketentuan pendirian sekolah.
Penutupan itu sesuai dengan peraturan No 60 tahun 2002 tentang pendirian sekolah. Dalam aturan itu disebutkan secara jelas untuk satu kelas minimal harus dihuni oleh 10 siswa. Sementara sekolah yang akan ditutupnya, rat-rata masih di bawah jumlah tersebut.
Dia menyebut salah satu lembaga yang ditutup yakni sekolah yayasn kesejahteran masyarakat (YKM). Jumlah siswa dalam tiap ruangan hanya sekitar 7-9 siswa. “Memang ada yang 12 dan 10 siswa tapi itu hanya di kelas empat dan enam,” terang Ikhsan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
