Miris, 80 Persen Mahasiswa PTN Inginkan Negara Khilafah, PDIP Serukan Perkuat Ideologi Pancasila

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di persimpangan jalan bukanlah isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian yang kini menjadi perhatian serius PDI Perjuangan. Bahkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri mengintruksikan agar seluruh kader partai berlambang kepala banteng supaya memperkuat ideologi Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan salah satu intruksi DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh ideologi Pancasila adalah dengan memasang gambar "Garuda Pancasila" sebagai Picture Profile (PP) di handphone masing-masing.

"Garuda Pancasila itu dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika itu lambang negara sekaligus lambang pemersatu bangsa Indonesia," ujar Untari, Senin (8/5).

Menurut politisi asal Malang, sebuah penelitian terhadap mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terkait ideologi Pancasila ternyata sangat mengejutkan. Pasalnya, 80 persen dari responden menginginkan mengubah ideologi Pancasila menjadi negara khilafah.

"Ini kan ironis, generasi muda bangsa yang terdidik dan lembaga pendidikannya dibiayai negara justru mau mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah," ungkap Sri Untari.

Terlebih dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011 telah menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia.

"Pendidikan ideologi Pancasila harus digelorakan lagi, jangan hanya menjadi jargon dan slogan. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa," harap ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Bahkan, kata Untari, semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila karena Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.

"Pancasila itu justru selaras dengan Islam. Jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini," tegasnya.

Upaya lain memperkokoh persatuan yang dilakukan PDIP yakni bagaimana menciptakan Pilkada beretika agar masyarakat tidak gaduh hanya karena penyelenggaraan Pilkada.

"Dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, kami akan upayakan Pilkada yang teduh dan tidak gaduh," jelas Sri Untari.

Di sisi lain, PDI Perjuangan Jatim juga mengusulkan agar Anggaran Dana Transfer Desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalan pencairan. "Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang inj kurang strong (kuat)," kata Sri Untari.

Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan pancasila tumbuh di Indonesia," pungkasnya. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News