Gubernur Jatim berbincang akrab dengan Gubernur Sulsel dan Gubernur NTT.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menghadiri rapat kerja gubernur seluruh Indonesia yang diselenggarkan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (7/2). Raker dimaksudkan untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanganan radikalisme, terorisme dan bencana.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Jend TNI (purn) Wiranto mengatakan radikalisme dan terorisme menurut Wiranto merupakan eksploitasi politik identitas dalam bentuk kampanye hitam yang bersumber pada paham radikalisme.
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Kukuhkan 13 Pjs Bupati/Wali Kota dan Serahkan SK Perpanjangan untuk 8 Pj Bupati
Radikalisme sendiri merupakan paham yang mengusung perubahan mendasar, tetapi mengancam terhadap ideologi bangsa, konsensus nasional, toleransi, pluralisme dan perdamaian.
Presiden, lanjut Wiranto, meminta agar setiap masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sesama negara lain guna memperkuat rasa persaudaraan. “Melalui rasa persaudaraan yang kuat ini lah segala bentuk kejahatan radikalisme dan terorisme bisa diatasi," ujarnya.
Untuk penanganan bencana di daerah, Wiranto berpesan agar pemerintah daerah untuk memperkuat deteksi dini dan melakukan upaya pencegahan sedini mungkin.
Baca Juga: Pesan Andriyanto saat Tak Lagi Jabat Pj Bupati Pasuruan
“Kita lihat, anggaran pencegahan bencana jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan setelah bencana itu terjadi,” tegasnya.
Dalam kesempatannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa kementeriannya telah mencabut sebanyak 51 ijin yang menghambat proses birokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik lebih bagus.
Pencabutan ijin tersebut meliputi bidang pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi. Selain itu, juga bidang pelatihan dan pendidikan, UKM, wawasan kebangsaan, kepamong prajaan hingga bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta perijinan dan penelitian (riset).
Baca Juga: Bersama Kemenko Polhukam RI, Pemkot Kediri Ajak Media Massa Ciptakan Pilkada Kondusif
“Selain 51 tersebut, RPJMDes juga kita cabut supaya kepala desa bisa fokus pada program bantuan desanya,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.Ip berharap, rakergub itu akan menguatkan langkah semua pihak antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberi kesadaran untuk terus menjaga kesatuan bangsa.
"Kesemuanya itu akan bermuara dalam mencegah langkah dan tindakan kejahatan, sehingga radikalisme, terorisme dan bencana bisa diantisipasi," ungkapnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Mendagri saat Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029
Menurutnya, ancaman potensi yang perlu dicermati adalah cyber threats atau siber, biologi dan kesenjangan. Ancaman kesenjangan merupakan akar dari munculnya berbagai macam bentuk radikalisme, ekstremisme dan populisme.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius dalam kebijakan pendanaan anggaran penanggulangan bencana dan radikalisme. Fokus pemerintah di tahun 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
“APBN 2018 ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan di dukung oleh kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017,” paparnya.
Baca Juga: Bupati Malang Terima Penghargaan dari Mendagri
Terhadap potensi bencana, ia menjelaskan resiko bencana alam dan terorisme harus dimitigasi secara komperhensif, sistematis dan bekelanjutan. "Bencana sangat memengaruhi perekonomian di Indonesia. Salah satunya, yakni bencana Tsunami di Aceh, telah membuat anggaran negara membengkak, yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur," ungkapnya.
Menkeu menambahkan, masyarakat kelompok bawah atau miskin adalah bagian yang rentan akibat bencana. Oleh karenanya, jika ingin menanggulangi kemiskinan di masyarakat, pemerintah hendaknya harus mampu serta meminimalisir daerah rawan bencana.
Ditambahkan, dampak bencana seperti erupsi gunung, kebakaran hutan, tsunami rata-rata menghabiskan dana perbaikan yang besar. Kerusakan seperti infrastruktur rata-rata menghabiskan dana US $ 4,5 milyar. "Maka yang terbaik adalah deteksi dini," tandasnya.
Baca Juga: Wujudkan Tata Naskah Dinas yang Baik dan Benar, Pemkot Kediri Sosialisasikan Permendagri 1/2023
Untuk itu, terkait upaya mengurangi bencana, Pemerintah melakukan dua strategi utama menurunkan indeks rasio bencana melalui pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim Jonathan Judianto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim Drs. Budi Santosa dan Karo Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto. (hms/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
