​ SBY Perkuat Koalisi Merah Putih, PAN Bantah Ngemis Jabatan pada Jokowi

JAKARTA(BangsaOnline)Peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tampaknya semakin sulit setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, Selasa (2/9/2014) pagi tadi. SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya.

"Saya mendengar Koalisi Merah Putih menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman, sebagai kekuatan penyeimbang. Itulah inti pertemuan hari ini antara saya dan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya di Cikeas.

Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar.

"Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Harapan rakyat juga begitu," ucap dia.

Setelah melakukan pertemuan ini, Presiden SBY mengaku akan kembali bertemu dengan ketua umum parpol koalisi yang tidak hadir. Ketua umum parpol, kata SBY, tidak bisa hadir karena banyak yang sedang berada di luar negeri.

Kubu Jokowi-JK merasa membutuhkan tambahan parpol di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Pasalnya, koalisi Jokowi-JK masih minoritas di parlemen.

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Jika dijumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR.

Sementara itu, Koalisi Merah Putih didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika dijumlah, koalisi tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam wawancara di Tv One sesaat lalu, Selasa (2/9), mengungkapkan bahwa pertemuan antara Joko Widodo dengan Hatta Rajasa juga membicarakan politik. Dalam pertemuan di kediaman Surya Paloh itu, PAN ternyata diajak untuk bergadung dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Amien menjelaskan, dalam pertemuan singkat itu, Hatta dengan tegas menolak ajakan Jokowi untuk bergabung. Pasalnya, PAN sudah komitmen dengan Koalisi Merah Putih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
"Jokowi tidak menawarkan menteri, tapi mengajak (PAN) koalisi iya," ujar Amien.
Hatta, kata Amien, menolak permintaan tersebut. Apalagi kalau mengambil keputusan penting seperti itu, harus diambil dalam Forum Kongres, yang baru dilakukan PAN tahun 2015 depan.
Wakil Sekjen PAN Muhammad Rodli Kaelani mengungkapkan bahwa PAN membantah mengemis jatah jabatan di pemerintahan capres terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pemberitaan media massa menyudutkan partainya berupaya meminta agar dimasukkan dalam pemerintahan Jokowi.

"Jadi, tidak seperti di media seakan-akan PAN yang merapat dan mengemis ke Jokowi," katanya saat dihubungi, Selasa (2/9).

Rodli memastikan, dalam pertemuan tersebut, ketua umumnya sekadar menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi dengan difasilitasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mengingat, Hatta Rajasa merupakan mantan cawapres yang menjadi rival Jokowi di Pilpres 2014 lalu.

"Pertemuan semalam Hatta Rajasa hanya mau silaturahim dan mencairkan suasana dengan Surya Paloh," tegasnya.

Amien menambahkan, soal pertemuan Hatta dengan Jokowi tadi malam, ia mendapat penjelasan langsung dari Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan dan Drajad Wibowo.

"Saya ditelpon sama mereka, itu hanya sebatas silaturrahmi biasa," tandas mantan Ketua MPR itu. (kps/rml)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News