MADIUN, BANGSAONLINE.com - Ratusan warga Desa Kare (warga sekitar perkebunan) yang sedianya akan mengadukan nasib rekan pekerja perkebunan kopi Kandangan, Kecamatan Kare, dan status perkebunan ke kantor, malah didatangi Bupati Madiun Ahmad Dawami (Kaji Mbing) ke desa mereka. Bupati mengajak beberapa kepala OPD.
"Kulo pun dugi mriki (saya sudah datang ke sini). Saya wajib mendengarkan apa yang akan disampaikan. Banyaknya pinisepuh yang hadir berarti ini masalah serius. Saya harus mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di sini. Jika diam, saya merasa bersalah. Makanya saya datang ke sini,” ujar Kaji Mbing.
“Jika para pendemo datang ke kantor kabupaten, pasti akan menyewa kendaraan. Selanjutnya juga menyita waktu yang bisa untuk mencari uang dan membutuhkan dana yang lain. Tapi di sini judulnya bukan demo tapi musyawarah. Silakan, siapa yang akan menyampaikan dulu," lanjutnya.
Subianto, perwakilan pertama yang membuka suara menyampaikan keberadaan perkebunan Kandangan sudah selesai izinnya di tahun 2012. Namun, infrastruktur rusak, pendapatan pekerja perkebunan di bawah UMK, dan kondisi tanaman kopi sudah tidak lebih dari 400 pohon. Hal ini dianggap sudah tidak layak disebut perkebunan.
Dilanjutkan Darsyanto, karyawan lain, menyampaikan permasalahan yang dituntut, yaitu legalitas dan izin PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan Panggung Sari berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 19/HGU/DA/88 dan No. 20/HGU/DA/88 tanggal 16 Februari 1988 dan berakhir tahun 2012.
"Adanya perusahaan perkebunan harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga 60 persen pekerja harus diisi dari warga sekitar kebun. Perusahaan wajib memfasilitasi kebun masyarakat paling rendah 20 persen dari luas perkebunan," paparnya.
Menanggapi unek-unek yang telah disampaikan masyarakat dalam acara musyawarah, Kaji Mbing berjanji akan berpihak pada warga. Namun ia menyatakan tidak mau hanya sepihak. Kaji Mbing menyatakan tetap akan mengumpulkan data untuk membuat kebijakan yang semuanya diuntungkan.
"Saya sudah paham tetap berpihak kepada warga. Tapi Madiun tetap butuh investor sehingga untuk menyelesaikan masalah ini akan kita kumpulkan data dari berbagai pihak sehingga saya akan tepat menentukan kebijakan," pungkasnya. (hen/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
