Jika Diterapkan, ITW Siap Gugat Aturan Sistem Ganjil Genap di Jatim

"Jadi siapkan dulu transportasi umum yang nyaman, murah dan terintegrasi. Baru boleh membatasi gerak kendaraan. Kalau transportasi umumnya nyaman, saya kira masyarakat akan lebih memilih naik angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi," imbuh Edison.

Edison melanjutkan, kalaupun mau mengatasi kemacetan. Seharusnya pemerintah melakukannya mulai dari hulu. Di antaranya dengan membatasi kendaraan bermotor. Caranya dengan melakukan moratorium kepemilikan kendaraan bermotor. Contohnya melarang warga membeli mobil sampai 5 tahun ke depan. Atau dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor dua kali lipat.

Jurnalis senior ini menambahkan, bisa juga membatasi kendaraan bermotor dengan mengeluarkan perda yang mewajibkan pemilik mobil memiliki garasi. Dengan begitu akan lebih selektif bagi warga yang ingin memiliki mobil.

"Jadi lebih tepat membatasi kendaraan bermotor daripada membatasi gerak kendaraan bermotor. Kalau gerak kendaraan dibatasi tidak adil, sementara mereka bayar pajak kendaraan bermotor kepada negara. Sehingga seharusnya mereka mendapatkan fasilitas jalan yang layak," tandas Edison.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, RB. Fattah Jasin menjelaskan pemberlakuan kebijakan Ganjil Genap di Jatim masih sebatas wacana yang sedang dikaji Dishub. Kajian ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), karena tingkat kemacetan di beberapa kota di Provinsi ini tergolong tinggi.

Salah satu kajian itu dilakukan dengan menggelar workshop ‘Penerapan Kebijakan Ganjil Genap Sebagai Upaya Mengatasi Kemacetan di Jawa Timur’ bersama dengan organisasi angkutan umum dan jajaran pimpinan Dishub kabupaten/kota di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12).

“Penerapan ganjil genap ini merupakan instruksi dari Kementerian Perhubungan karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi di kota Surabaya dan Malang Raya. Untuk itu, kita menggelar workshop ini,” kata mantan Pj Bupati Pamekasan itu. (mdr/rev)