Pasek Minta Dipecat, Syarief Bantah Instruksi SBY All Out, Ditafsir Walk Out

JAKARTA(BangsaOnline) Buntut dari aksi walk out pada sidang paripurna pengesahan UU Pilkada, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat mulai diperiksa oleh Komisi Pengawas Partai Demokrat.

"Hari ini beberapa orang dipanggil ke Komisi Pengawas di Sekretariat DPP Partai Demokrat lantai 6 jam 10.00 WIB," kata politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika di gedung DPR, Senin (29/9).

Gede Pasek mengatakan kalau dirinya termasuk yang dipanggil oleh komisi tersebut. Tak hanya dia saja, menurutnya Ruhut Sitompul termasuk yang dipanggil.

"Kami semua sudah mulai diperiksa," ujarnya.

Dari insiden walk out tersebut, Pasek menilai para elit partai berlambang bintang mercy itu gagal menerjemahkan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sendiri menginginkan atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 syarat yang diperjuangkan.

Dia sendiri heran mengapa elit partai seperti Syarif Hasan sebagai ketua harian bisa gagal menerjemahkan instruksi SBY. Pasek mengatakan pada saat sidang paripurna sebelum walk out dilakukan, Syarif Hasan standby di DPR. Tak hanya Syarif, ada juga Ketua Fraksi serta Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Allen.

Anggota Dewan Pewakilan Daerah terpilih periode 2014-2019 itu mengatakan sikap walk out Fraksi Demokrat akan menjadi blunder terbesar dan merusak nama Presiden SBY di akhir masa jabatannya.

"Bagi saya penanggungjawabnya atau inisiatornya harus dipecat," demikian Pasek.

BACA JUGA:

Namun Syarif Hasan membantah para elit Demokrat salah tafsir. "Saya nyatakan tidak ada istilah salah tafsir, mengatakan instruksinya all out tapi diterimanya walk out," kata Syarief di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya VII, Jakarta, Senin (29/9).

Menurutnya, Ketua Umum SBY sudah memberi arahan terlebih dulu kepada fraksi sebelum dilaksanakannya paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada di DPR.

"Ketua umum menginturuksikan harus betul-betul berjuang demi suksesnya pilkada langsung dengan adanya 10 perbaikan," jelas Syarief.

Dia menambahkan, aksi walk out dilakukan Fraksi Demokrat sebagai bentuk kekecewaan karena usulan 10 poin perbaikan untuk RUU Pilkada tidak digubris fraksi lain maupun pimpinan sidang. Lanjutnya, tidak ada campur tangan SBY selaku ketua umum maupun Presiden RI kepada Fraksi Demokrat.

"Walk out dilakukan atas inisiatif ketua fraksi karena kondisi memang sudah diketok pimpinan sidang. Pimpinan hanya putuskan dua opsi dan tidak diakomodir pandangan Demokrat. Sehingga, Ketua Fraksi mengambil inisiatif. Tidak ada celah sama sekali untuk berkomunikasi dengan Pak SBY," jelas Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM.

Dia menjelaskan, SBY yang juga Presiden RI telah memerintahkan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk segera mengusut perintah "All Out" menjadi "Walk Out" itu. Hal ini perlu dilakukan karena opsi ketiga yang diajukan Partai Demokrat sebenarnya sudah didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana membeberkan konflik di internal partainya terkait keputusan walk out saat pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Jumat pekan lalu. Atas kejadian itu, menurut Sutan, Susilo Bambang Yudhoyono sangat kecewa.

"Telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi (Nurhayati Ali Assegaf) malah menyuruh walk out," ujar Sutan melalui pesan singkat, Senin 29 September 2014.

"DPP Partai Demokrat akan segera mengusut hal ini setelah SBY kembali di tanah air," ungkap dia.

Anggota Komisi VII DPR itu meminta agar internal partai tidak mengkambing hitamkan partai lain dengan kejadian ini. Keputusan walk out di akhir periode kepemimpinan SBY, kata dia, telah menyakiti hati rakyat.

"Kita tidak usah cari lagi siapa yang akan dijadikan kambing hitamnya, karena instruksi Ketua Umum diabaikan anak buahnya sendiri. Jadi Partai Demokrat tidak bisa menyalahkan partai lain lagi, ini masalah internal yang tidak solid," jelas dia.

SBY sebelumnya menyatakan kekecewaannya dalam jumpa pers yang dilakukan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis 25 September 2014 pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat, 26 September 2014 pukul 08.00 WIB.

Dikutip dari akun Twitter VOA Indonesia, SBY kecewa dengan proses voting dan hasil keputusan sidang semalam.

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, tetapi saya tetap menghormatinya," ujar SBY.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyampaikan alasan fraksinya melakukan aksi walk out. Kata Syarief, Fraksi Demokrat tidak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

"Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati tak mau disalahkan. Ia mengatakan, jika para pendukung Pilkada Langsung benar-benar sepaham dengan opsi Demokrat, seperti yang mereka klaim selama ini, sikap keluar dari ruang sidang bisa menguntungkan posisi politik mereka.

"Saya tanyakan, kalau misalnya ada fraksi lain yang memang benar-benar mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, kenapa tidak ikut walk out bersama kami, mengapa?" katanya di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat VII, Jakarta, Senin (29/9).

Menurut Nurhayati, jika fraksi-fraksi partai lain pendukung pilkada langsung mengikuti Demokrat maka sidang paripurna tidak memenuhi kuorum untuk dilanjutkan.

Maka itu, dia tegaskan, tidak pantas bila Demokrat disalahkan akibat lolosnya mekanisme Pilkada tidak langsung atau lewat DPRD.

"Kalau mereka ikut walk out bersama kami, itu pilkada via DPRD tidak akan kuorum dan tidak akan terjadi. Kenapa sekarang Demokrat yang tidak ikut memilih disalahkan," tanyanya.

"Masyarakat harus tahu yang sebenarnya, apa yang terjadi. Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut walk out bersama kami? Seperti yang sebelumnya, kalau memang tidak setuju, walk out bersama-sama kami kalau memang menyetujui opsi kami," tambah dia.