Mengungkap Politik Uang Pileg (4), Begitu Dilantik Anggota DPR Ingin Segera Balik Modalnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Seorang ibu Muslimat bernama Ibu Ami mengeluh saat anggota DPRD yang didukung duduk di kursi DPR ternyata tak peduli. “Saya pernah datang ke rumahnya tapi tak dibukakan pintu,” katanya jengkel. Padahal saat pencalegan ibu ini jadi salah satu tim suksesnya. Karena itu ia jera mendukung tetangganya itu.

Ibu yang lain mengaku punya pengalaman sama, meski caleg yang dia dukung beda orang dan beda partai. “Saya telepon, dia bilang nggak kenal,” katanya.

Loh, kenapa anggota DPR itu tak mau menerima pendukungnya setelah terpilih? Ternyata dua caleg yang kini terpilih lagi sebagai anggota DPR itu punya alasan juga.

Pertama, saat jadi caleg mereka merasa sudah membayar rakyat dengan harga Rp 30.000 atau Rp 50.000 per orang. Jadi, menurut dia, traksaksinya dengan rakyat sudah selesai.

Mereka menjadi anggota DPR tidak merasa didukung rakyat, tapi karena membeli suara rakyat. Karena itu, mereka tak merasa punya kewajiban untuk peduli kepada rakyat, termasuk terhadap orang-orang yang mendukungnya.

“Karena itu, jangan heran kalau ada anggota DPR yang pindah-pindah dapil. Karena kalau dia tetap di dapil yang lama pasti tak akan terpilih karena warga masyarakat di situ sudah tahu, tak peduli,” kata seorang caleg kepada BANGSAONLINE.com. “Dengan pindah dapil dia bisa punya konstituen baru. Artinya, dia bisa beli suara lagi,” tambahnya.

Kedua, pola pikir sebagian besar anggota DPR umumnya juga sama dengan saudagar, yakni untung-rugi. Artinya, ketika proses nyaleg mereka mengeluarkan dana miliaran rupiah, maka ketika terpilih harus segera untung.

“Iya kalau modalnya gak hutang. Kalau hutang kan juga harus segera mengembalikan. Kan sudah menjadi rahasia umum SK DPR langsung “disekolahkan (dijadikan jaminan pinjam ke bank-red)” ke bank begitu mereka dilantik,” ungkap seorang caleg incumbent.

Artinya, begitu dilantik, mereka langsung berpikir bagaimana cara modal yang telah dikeluarkan saat nyaleg segera kembali. “Kebtuhan anggota DPR itu banyak. Bukan ratusan juta, tapi puluhan miliar. Sedang masyarakat tahunya hanya menuntut. Mereka sudah dapat Rp 100 ribu dari caleg saat menjelang coblosan, masih mau minta program setelah caleg jadi anggota DPR,” katanya.

Ketiga, menyangkut integritas. Artinya, siapa pun yang jadi anggota DPR, jika integritasnya lemah, tak mungkin peduli rakyat.

Nah, dalam kondisi seperti itu seharusnya rakyat sadar bahwa politik uang saat pileg sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi faktanya rakyat tak pernah jera memanen politik uang tiap pemilu. Bahkan mereka dari pemilu ke pemilu selalu menunggu serangan fajar. Padahal uang Rp 50.000 atau Rp 100.000,- tak cukup untuk belanja sehari, apalagi setelah itu mereka selama lima tahun gigit jari karena caleg yang mereka dukung tak pernah peduli lagi.

Lagi pula, secara hukum agama uang itu jelas syubhat bahkan haram. “Karena itu saya selalu mengingatkan kepada ibu-ibu saat kampanye, kalau terpaksa menerima uang serangan fajar atau politik uang, usahakan jangan sampai dibelikan makanan atau kue yang kemudian dimakan anak-anak atau cucunya. Sebab uang haram itu dalam tinjuan ilmu psikologi, apalagi ilmu agama akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anaknya ketika dewasa. Masak anak kecil sudah diberi makanan haram dan syubhat. Kan kasihan mereka,” tutur caleg yang enggan melakukan politik uang.

“Saya selalu tegaskan, kalau nggak bisa menolak politik uang itu, maka harus punya prinsip: ambil uangnya tapi coblos sesuai nuraninya. Dengan demikian, selain tidak terjebak dosa, juga ikut memberantas politik uang. Karena kalau semua rakyat punya sikap sama seperti itu, maka para caleg akan kapok sendiri untuk melakukan politik uang karena money politics dianggap sudah tak efektif lagi,” tuturnya dengan penuh semangat. (bersambung)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News