Wakil Ketua Komisi lV DPRD Pamekasan, Khairul Umam.
"Pamekasan sendiri masih berkomitmen dan tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun, dari Kemensos untuk pembuatan label itu tidak ada anggarannya. Dan ini harus kita koordinasikan dengan kepala daerah setempat," jelasnya, Rabu (22/01/20).
Selain masalah anggaran, menurut Lukman, kalimat dalam stiker itu juga perlu dikonsultasikan. "Kalau semuanya sudah sepakat dan sesuai degan intruksi Kepala Dinsos, kami siap mereliasasikan di Kabupaten Pamekasan," ujar Lukman.
Lukman mengakui pemasangan label ini tidak diinstruksikan oleh Kemensos, melainkan inisiati beberapa kabupaten dan kota masing-masing. Tujuannya, untuk menyaring warga mampu yang masih menerima program PKH.
"Banyak sebenarnya di masyarakat yang menerima PKH dan mengalami perkembangan di bidang ekonomi, akan tetapi tingkat kesadarannya masih kurang atau belum ada," ungkapnya.
"Dengan adanya pemasangan label diharapkan bisa meningkatkan kesadaran penerima PKH yang sudah meningkat perekonomiannya untuk mundur dari kepsertaan. Dari kemensos pada tahun 2020 ini kita ditarget 10 persen KPM mundur dari kepesertaan PKH," imbuhnya Lukman. (yen/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
