Warga Desa Bandung Kencur saat protes bansos Covid-19.
Sementara itu, Kades Bandung Kencur, Mukhtarom mengatakan bahwa pihak pemdes sudah melakukan pendataan terhadap warga terdampak Covid-19. Jumlahnya mencapai 1.900 orang, bahkan warga terdampak yang satu KK juga didata. Namun, setelah keluar surat edaran yang tidak memperbolehkan, maka data diubah sehingga menjadi 881 orang.
“Bansos dibagi jadi tiga, yakni Bansos Kemensos, ada pemkab, dan ada BLT-DD. Untuk Bansos Kemensos itu ada sekitar 734 orang, ini data dari Kemensos, kita gak ikut milih, itu langsung dari Kemensos,” ungkapnya.
Masih menurut keterangan Mukhtarom, bahwa untuk sisanya itu diberikan bansos lain. Dan dari situlah awal munculnya permasalahan.
“Awalnya sempat ramai, sehingga ada penambahan. Ini tambahan, sehingga ada yang pertama gak dapat yang kedua dapat. Dan bantuan ini yang kedua tambahan jumlahnya 96 orang, sumbernya dari provinsi,” terangnya.
Saat ditanya soal pendataan yang tidak tepat sasaran, Kades Bandung Kencur mengaku sudah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur dan melibatkan RT maupun kepala dusun (kadus) setempat. Namun, jika ada protes seperti ini lagi, pemdes akan berusaha tetap mengakomodir. Dengan catatan menggunakan data usulan dari RT maupun kadus.
“Data pengajuan kita banyak dan dipotong, dan kata Pak Camat nanti diikutkan untuk yang tambahan (bansos yang lain, red). Kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau ada demo ya kita terima saja. Dan tetap kita akan masukkan. Tapi ini nanti tergantung pada RT dan kadus untuk memilih warga penerima bansos,” pungkasnya. (aan/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
