SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Desakan agar pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda, kembali menguat. Mulai PBNU, Muhammadiyah, dan beberapa kelompok masyarakat lainnya mengusulkan penundaan pilkada, dengan alasan hingga saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
Pandemi tak hanya belum berakhir, tapi angka positif Covid-19 terus bertambah. Bahkan, beberapa calon kepala daerah di Indonesia, penyelenggara pemilu, terbaru Ketua KPU RI, Arif Budiman juga dinyatakan positif Covid-19.
BACA JUGA:
- 5 Daerah di Jatim Bakal Diisi Calon Tunggal, Pengamat Politik Unair: Erosi Demokrasi Lokal
- Calon Tunggal di Pilkada 2024, Pengamat Politik Unair: Tak Berkaitan dengan Krisis Demokrasi
- KPU Jatim Gencar Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024
- Ziarah ke Makam Bung Karno, Risma-Gus Hans Cicipi Nasi Pecel Khas Blitar
Kondisi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk salah satunya datang dari pengamat politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siradj.
Menurut pria yang akrab disapa Baihaki ini, tahapan pilkada serentak sudah pernah ditunda sebelumnya di bulan September. Ketika dilanjut saat ini, tentu sudah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang.
"Apalagi saat ini sudah masuk tahapan verifikasi administrasi calon kepala daerah, artinya sudah banyak tahapan yang dilalui," urai Baihaki, Senin (21/9/2020).
Sehingga, kata Baihaki, langkah bijak pemerintah adalah tetap melanjutkan pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu, kata Baihaki, bukan berarti dirinya menafikan terus bertambahnya kasus positif Covid-19.
Klik Berita Selanjutnya