Meleset dari RPJMD, Finalisasi RAPBD Gresik 2021 Hanya Mampu di Angka Rp 3,4 Triliun

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Gresik telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 di Hotel Surya, Kabupaten Pasuruan, Kamis-Sabtu (26-28/11/2020).

Dari hasil finalisasi RAPBD, pendapatan daerah (PD) Gresik pada tahun 2021 disepakati sebesar Rp 3,256 triliun. Sementara untuk estimasi belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp 3,418 triliun.

Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP

Sehingga, terjadi defisit sekira Rp 162 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, akan diambilkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2020.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Banggar DPRD Gresik, Eddy Santoso. "Sudah finalisasi. Kekuatan RAPBD Gresik 2021 disepakati sebesar Rp 3,418 triliun yang bersumber dari PD Rp 3,256 triliun dan Silpa Rp 162 miliar," tegas Eddy Santoso kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (28/11/2020).

Dikatakan Eddy Santoso, angka Rp 3,418 triliun tersebut kembali meleset dari Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah disepakati DPRD dan Pemerintah. Sesuai RPJMD, seharusnya APBD Gresik tahun 2021 sebesar Rp 4,044 triliun.

Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik

"Sehingga, APBD 2021 masih minus sekira 600 miliar dari RPJMD 2016-2021. Kekuatan APBD kita hingga 2021 kembali meleset dari RPJMD hasil review,  setelah sebelumnya (sebelum review) juga meleset," kata Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.

Eddy Santoso menjabarkan Pendapatan Daerah Kabupatan Gresik Tahun 2021 sebesar Rp 3,256 triliun berasal dari sejumlah sumber. Mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dana transfer pusat, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Untuk dana transfer pusat berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Eddy Santoso lebih jauh menjelaskan, kebijakan anggaran pada APBD 2021 akan dioptimalkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi Covid-19. Hal ini dirasa sangat penting sebagai upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah, serta membuat perputaran roda perekomian masyarakat agar bisa kembali pulih seperti sedia kala sejak hantaman badai Covid-19.

"Musibah pandemi Covid-19 yang telah berjalan 9 bulan lebih ini berdampak luar biasa terhadap pendapatan daerah. Tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kita, tapi juga berpengaruh terhadap dana transfer (pendapatan daerah) kita dari APBN yang berkurang karena ada kontraksi ekonomi nasional," urai Ketua Fraksi Demokrat ini.

DPRD dan Pemkab Gresik, kata Eddy Santoso, dalam menyikapi kondisi ini perlu melakukan terobosan dan juga beberapa inovasi. Misalnya dengan melakukan upaya peningkatan fasilitas atau optimalisasi di sektor wisata, perizinan, perpajakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sejumlah potensi pendapatan di sektor lainnya.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Terus terang dari OPD penghasil semisal Dinas Perizinan, dan Badan Pendapatan, dalam situasi pandemi seperti sekarang untuk pendapatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan BPHTB yang paling berat. Padahal sektor ini memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyumbang pendapatan daerah. Termasuk di sektor pajak juga berpengaruh seperti pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan lainnya karena dampak dari pandemi," ungkap Eddy Santoso.

DPRD berharap, tahun depan pandemi Covid-19 sudah berakhir. Sehingga bisa semua sektor kembali pulih.

Dalam kesempatan ini, Eddy juga menyampaikan kenaikan belanja hibah yang luar biasa besar, meski banyak pos belanja yang dilakukan efisiensi atau pengurangan.

Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik

"Untuk sektor ini, prosesnya itu nanti bisa berupa belanja bantuan keuangan khusus (BKK) yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur di desa, sehingga upaya ini juga bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja di desa akibat dampak pandemi. Selain itu, perputaran ekonomi di daerah juga mulai digalakkan, termasuk untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag," paparnya.

Selain fokus untuk pemulihan ekonomi, APBD 2021 tetap diprioritaskan untuk pencegahan sebaran Covid-19. Sebab, saat ini sebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik belum usai meski jumlah pasien yang sembuh juga makin banyak. "Sehingga, jumlah pasien yang tepapar Covid-19 terus berkurang," harapnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News