Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melantik 17 Kepala dan Wakil Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2). foto: ist
Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 lalu sekaligus membuktikan kepada semua pihak, bahwa kekhawatiran terjadinya klaster baru pillkada tidak terjadi. Bahkan berdasarkan data Desk Pilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 lalu mencapai 67,68 persen meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sebesar 66,92 persen.
“Itu artinya bapak ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, usai pelantikan para Bupati/Wali Kota ini akan segera menyampaikan visi misinya kepada DPRD Kab/Kota. Untuk itu dirinya meminta agar RPJMD kab/kota dapat segera disahkan serta seiring dan selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN pusat.
“Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu harapannya disegerakan penyusunan RPJMD, RKPD di masing-masing daerah,” kata Khofifah.
Bahwa dalam RPJMN yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), lanjutnya, terdapat reformasi Sistem Kesehatan Nasional. RKP ini juga telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi dan RKPD kab/kota. Untuk itu Khofifah meminta agar RPJMD kabupaten/kota berseiring dengan perubahan RKP pusat dan RKPD tingkat provinsi.
“Dengan demikian ada penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kab/kota, supaya persambungan program ini bisa memberikan efek yang signifikan lagi,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah kembali mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” katanya.
Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, lanjutnya, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.
“Untuk itu saya berpesan kepada Ketua TP PKK baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita,” tegasnya.
Ditambahkannya, sektor UMKM menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jatim. Di mana kontribusi UMKM Jatim sebesar 56,94 persen dalam PDRB Jatim Tahun 2019. Untuk itu, Khofifah meminta para Kepala Daerah untuk memaksimalkan peran UMKM dan menyiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM.
“Ditambah saat ini Bank Indonesia perwakilan Jatim juga sedang menyiapkan dan memfinalisasi Rumah Kurasi. Keberadaan Rumah Kurasi ini menjadi penting untuk menyiapkan standardisasi dari produk-produk UMKM yang siap diekspor ke luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sedang menyiapkan pilot project berupa Export Center bagi pelaku UMKM, artinya ada market yang hari ini terbuka cukup luas bagi masyarakat Jatim,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Provinsi Jatim mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menjalankan Perpres No. 80 Tahun 2019. Perpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Hal ini perlu diikuti sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk melaksanakan.
“Perpres ini isinya adalah percepatan pembangunan ekonomi di Jatim. Sebagian besar memang berada di Kawasan Gerbangkertsusila. Surabaya menjadi episentrum, kemudian Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Karena itu Ring 1 di Jatim ini akan mendapatkan tugas cukup besar dan luas pada Perpres No. 80 Tahun 2019,” jelas Khofifah.
Khofifah juga menyampaikan hasil Rapat Koordinasi dan Desk terkait Perpres No. 80 Tahun 2019 yang telah dilakukan dengan tim dari Kemenko Perekonomian. Namun hal ini juga membutuhkan koordinasi kembali dengan Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik.
“Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Dan surrounding-nya Lamongan, Mojokerto, Pasuruan ini akan menjadi titik-titik strategis karena industrial estate berada di dalamnya. Ada keputusan bahwa JIIPE Gresik sudah akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Sidoarjo, akan ada Kawasan Industri Halal yang berbasis IKM pertama di Indonesia,” tambahnya.
Di akhir, Khofifah meminta agar tercipta harmonisasi hubungan antara para kepala daerah dengan DPRD kab/kota-nya. Sehingga dalam proses pembangunan daerah tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik. Termasuk menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan kebangsaan dan saling menghormati satu dengan yang lain.
“Selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Bupati - Wali Kota dan Wakil Bupati - Wakil Wali Kota. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam upaya memaksimalkan dedikasi, pengabdian dan tentu kami berharap sinergi antara kab dan provinsi akan tetap terbangun dengan baik. Sinergi dan kolaborasi ini yang akan menjadi kekuatan kita,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
