Elektabiltas Anjlok dan Isu Dugaan Korupsi, Alasan Kader PKB Provinsi Banten Dukung MLB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata terus membara. Yang mengejutkan, konflik itu meluas bukan hanya karena faktor pelanggaran AD/ART yang selama ini dipersoalkan, tapi juga menyangkut citra partai akibat berita-berita korupsi di mata publik sehingga elektabilitasnya anjlok.

“Elektabilitas PKB tinggal 2,4 persen. Kasus dugaan korupsi yang menimpa ketum PKB sangat berpengaruh terhadap nama baik partai,” kata Muhammad Husen, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Banten, Sabtu (15/5/2021).

Husen mengacu pada hasil survei LP3ES yang menyebut bahwa elektabilias PKB hanya 2,4 persen seandainya pemilu digelar sekarang. Dalam survei ini posisi PKB nyaris sama dengan PAN yang hanya mendapat 2.2 persen dan paling buncit PPP yaitu 2,1 persen. Sementara PDIP peringkat satu (24.0 persen) dan Partai Demokrat peringkat dua (11,3 persen).

Karena itu para kiai jajaran dewan Syuro dan pengurus Tanfidz PKB Provinsi Banten terang-terangan menggelar deklarasi mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan Cak Imin yang telah berkuasa sejak Muktamar PKB Semarang tahun 2005.

Deklarasi dukungan terhadap MLB itu digelar pada 11 Mei 2021 lalu. Tak tanggung-tanggung. Yang membacakan deklarasi dukungan MLB itu adalah Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Banten KH Encep Subandi. Deklarasi itu diikuti sejumlah pengurus dan kader PKB dengan logo PKB.

Dalam pernyataan sikap tertulis itu mereka mendaulat Mabroer MS sebagai pemimpin gerakan refromasi internal PKB secara nasional.

Husein mengakui tak mudah menegakkan kebenaran di partai yang didirikan para kiai itu. Ia sendiri mengaku menjadi korban kesewenang-wenangan Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menurut Husen dirinya dipecat justru karena menegakkan kebenaran di PKB. “Saya dipecat karena tak mau menandangani pencairan dana Kesbangpol. Saya memang tak mau tandatangan, karena dana itu tak disimpan di bendahara sebagaimana aturan partai, tapi dipegang ketua,” kata Husen.

Namun ia kemudian dipecat dengan alasan yang dibuat-buat. “Saya dipecat Ketum dengan alasan saya tidak aktif. Tidak aktif gimana? Saya kan menandatangani surat-surat selama ini,” kata Husen.

Karena itu Husen bersama ketua DPW Dewan Syuro Provinsi Banten KH Encep Subandi dan kader PKB yang lain kini memilih berjuang untuk mengembalikan partai ke jalan yang benar.

“Banyak sekali pelanggaran di PKB. Sekarang ketua DPW PKB ditunjuk DPP. Bukan pemilihan berdasarkan aspirasi dari bawah seperti aspirasi DPC atau PAC. Jadi di PKB sudah tak ada demokrasi, Bahkan Dewan Syuro sekarang sudah tak difungsikan. Ini kan pelanggaran,” kata Husen. Padahal, kata Husen, posisi dewan syuro sejak PKB didirikan sangat sentral. Tapi oleh Cak Imin malah tidak difungsikan.

Yang lucu, menurut Husen, kader PKB yang ikut deklarasi MLB didatangi oleh orang tertentu. Orang itu minta agar para kader PKB yang ikut deklarasi mencabut dukungan terhadap MLB. Bahkan, kata Husen, orang itu mengintimidasi secara hukum. Tapi para kader PKB tak terpengaruh.

“Memangnya kader PKB yang menyalurkan aspirasi bisa dipersoalkan secara hukum,” kata Husen sembari tertawa. Ia mengakui bahwa itu hanya pembodohan saja, seolah-olah kader PKB bodoh dan tak mengerti hukum.

Ada yang lebih lucu lagi. "Kalau mau mencabut dukungan pada MLB mau dijadikan staf di fraksi dan akan dijadikan pengurus lagi," kata Husen sembari mengatakan bahwa mereka sudah panik.

Husen mengaku sudah berkomunikasi dengan semua ketua DPW dan sebagian ketua DPC seluruh Indonesia. “Kekecewaan sudah meluas. Terutama karena PKB dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi seperti kardus durian, kasus suap Lampung, dan kasus suap infrastruktur Indonesia bagian Timur,” jelas Husen panjang lebar.

Bahkan, menurut Husen, di Jawa Timur juga banyak yang mendukung gerakan MLB tapi secara diam-diam. "Kalau di Jatim aja ada yang mendukung MLB apalagi daerah lain," katanya sembari menyebut sejumlah kabupaten di Jatim.

Ia mendesak agar aparat hukum terutama KPK untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut karena sangat berpengaruh terhadap PKB ke depan. “Ya kita serahkan kepada aparat hukum. Yang salah ya dihukum,” tegasnya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News