Dewan Jatim Menilai Pemkot Lamban Tutup Dolly
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: diday rosadi
Kamis, 29 Mei 2014 22:05 WIB
SURABAYA (bangsaonline) - Meskipun walikota Surabaya Tririsma Harini sudah memutuskan akan menutup lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang, namun polemik terkait dengan penutupan Dolly masih berkepanjangan. Cukup banyak dukungan terhadap apa yang menjadi kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, walaupun tidak sedikit pula yang memandang sebelah mata kebijakan itu.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (Kesra), Ahmad Jabir, menilai penutupan Dolly yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terlalu lamban. Seharusnya kebijakan semacam itu sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 1999 lalu.
BACA JUGA:
Komunitas Jarak Dolly Surabaya Beri Bantuan di Dua Yayasan Panti Asuhan
Komunitas Jarak Dolly Bagikan 350 Nasbung pada Warga dan Pengendara di Bekas Lokalisasi
Puluhan Bonek-Bonita Jarak-Dolly Berbagi Takjil Nasbung dan Jajanan
Bantu Promosikan Produk, Cak Ji Ajak Influencer Keliling Sejumlah Sentra UMKM
“Karena undang-undangnya sudah ada, dan waktu saya duduk sebagai anggota DPRD Surabaya dulu konsepnya juga sudah kami sodorkan. Seharusnya Dolly bisa ditutup saat ini juga. Tidak perlu menunggu sampai tanggal 19 Juni nanti”tegas politisi PKS itu, Kamis (29/5/2014).
Lebih lanjut, Jabir merasa heran dengan periodisasi kemuculan isu terkait dengan penutupan Dolly. Menurutnya, polemik seputar penutupan Dolly hanya muncul ketika menjelang pemilu. “Baik itu pileg, ataupun pilwali,” tukasnya.
Jabir menduga penutupan Dolly hanya dijadikan sebagai komoditas politik. “Jadi memang ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, baik dengan adanya penutupan, maupun apabila tidak jadi ditutup,” urainya.