Dewan Jatim Menilai Pemkot Lamban Tutup Dolly
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: diday rosadi
Kamis, 29 Mei 2014 22:05 WIB
Sedangkan, terkait dengan solusi yang pernah ditawarkan oleh Pemprov Jatim, yaitu pemberian uang sebesar Rp 3 juta untuk para PSK, politisi PKS tersebut menyatakan tidak setuju. Menurutnya, cara semacam itu tidak efektif.
Seharusnya baik Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya memiliki cara lain. Sebab, lanjut Jabir, apabila Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya hanya beorientasi pada pemberian uang pasca penutupan, maka hal itu dianggapnya bukanlah solusi. “Walaupun dipulangkan ke daerah dan diberi semacam uang pesangon, tapi kalau uangnya habis, pasti mereka akan kembali ke Surabaya dengan pekerjaan yang sama,” paparnya.
Terpisah, anggota Komisi VIII DPR RI, KH Ali Maschan Moesa sangat mendukung penuh penutupan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini. Namun demikian Pemkot harus mencarikan solusi atas penutupan tersebut dengan memberikan alokasi pekerjaan bagi mereka.
"Jujur mereka ini manusia dan perlu makan, papan dan pakaian. Karenanya kalau Pemkot mau menutup lokalisasi ini mereka perlu dimanusiakan juga. Artinya harus disiapkan pekerjaan pengganti bagi mereka ini," papar Ali Maschan.
Bahkan pria yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI ini memintga Pemkot menggunakan pola seperti di Malaysia. Dimana disitu ada Pulau yang namanya Genting Island yang dikhususkan untuk judi dan prostitusi. Dimana disana umat Islam dilarang masuk . Tapi disana pemerintahnya dalam menegakkan aturan benar-benar bagus. ‘’Artinya sanksi disana benar-benar ditegakkan, sehingga tidak ada yang main-main. Nah ini bisa dicontoh oleh Pemkot," tandas Rais Syuriah PWNU Jatim itu.