Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Roul Amrulloh, saat memberi pemaparan.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini untuk menyukseskan Pemilu 2024, Senin (23/10/2024).
Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Joko Supangkat, menyampaikan bahwa pihaknya menjalankan peran dan fungsi terhadap kesiapan pelaksanaan tahapan pesta demokrasi mendatang.
BACA JUGA:
Sehingga, kata Joko, Pemilu 2024 akan dapat menghasilkan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden, serta kepala daerah bersama wakilnya yang mempunyai legitimasi dalam menjalankan tugasnya.
Menurut dia, kesuksesan Pemilu 2024 akan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, peran aktif FKDM bersama masyarakat dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pada pesta demokrasi.
Ia menyatakan, kebersamaan dalam menjaga bersama Kabupaten Mojokerto ini harus sejuk dan damai. Untuk itu, segenap lapisan masyarakat khususnya FKDM dapat menjalin sinergitas yang kuat dengan pemerintah, serta menjalin sinergi dengan aparat keamanan serta pemangku kepentingan lainnya.
"Optimalisasi peran seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pemantauan perkembangan politik masyarakat, dan bekerja bersama-sama dalam mewaspadai serta mencegah hal-hal yang dapat mencederai proses pemilihan seperti perang hoax dan propaganda money politik," ucapnya.
"Serta serangan fajar dan intimidasi memaksa dorong dorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu 2024," imbuhnya.
Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto mendukung dilakukannya pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih dengan memprioritaskan segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marginal dan penyandang disabilitas, termasuk sosialisasi kepada generasi milenial atau generasi Z.
"Kita ajak seluruh lapisan masyarakat termasuk seluruh anggota yang bersama-sama untuk bisa membuat suasana serta demokrasi nyaman dan aman. Diharapkan juga netralitas PNS dan ASN serta aparat Desa serta penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil," paparnya.
"Saya juga mendukung peningkatan sinkronisasi dan integritas serta interkoneksi antarforum-forum komunitas lainnya, seperti forum kerukunan umat beragama, pengawasan ormas tim terpadu penanganan konflik sosial dan lain sebagainya," pungkasnya.
Rapat koordinasi dan diskusi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber dari Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Roul Amrulloh, selaku moderator meminta semua pihak untuk bersinergi dan segera melapor jika ada masalah kepada lembaga yang berwenang. (ris/mar)
