Posisi Menteri Nonparpol Terancam, Pengamat: Hak Prerogatif Presiden Hilang

Selasa, 29 Desember 2015 02:21 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Rencana merombak Kabinet Kerja disebut-sebut bakal dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat, meski identitas menteri yang akan diganti hingga kini belum terungkap.

Jika tak ada aral melintang, pergantian menteri amat mungkin akan dilakukan pada Januari 2016.

Posisi sejumlah menteri yang berasal dari luar partai politik (parpol) bisa terancam kala reshuffle jilid II tersebut. Kesimpulan ini disampaikan pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya, munculnya perombakan kabinet lantaran PAN menjadi partai pendukung pemerintah sehingga mau tidak mau harus ada reshuffle.

"Karena kalau kita lihat dari menteri-menteri yang ada di kabinet, sepertinya kalau dari yang parpol tidak mau kekurangan menterinya, sedangkan PAN maunya si A atau si B harus masuk menjadi menteri dan kementeriannya apa. Kalau itu diikuti, berarti lagi-lagi presiden tidak memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan anggota kabinetnya," tuturnya, seperti dikutip dari metrotvnews.com, Senin (28/12).

Sementara, pengamat politik Populi Center Nico Harjanto menambahkan, awal tahun depan merupakan saat yang tepat untuk melakukan reshuffle supaya kabinet dapat mengawal program-program unggulan pemerintah dalam APBN 2016 secara lebih optimal lagi. Ia pun mengingatkan reshuffle sebaiknya dilakukan untuk memperkuat posisi politik pemerintah, yakni dengan mengakomodasi parpol lain seperti PAN.

"Dengan begitu, tidak ada lagi divided government dan PDIP tidak bisa lagi menjadi veto player dalam pemerintahan yang beberapa kali terlihat tidak mendukung pemerintah secara konstruktif, tapi lebih antagonistis," jelasnya.

Kabar Presiden Jokowi bakal kembali merombak kabinet pertama kali disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Aziz Subekti meski itu bukan sikap resmi partai. Menurutnya, PAN akan mendapat jatah dua kursi di kabinet.

Namun, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku pandangan Aziz bukan sikap resmi partai. "Tidak ada kesepakatan dengan Pak Jokowi seperti yang menjadi rumor itu. PAN menghormati proses pemilihan menteri dan reshuffle sepenuhnya sebagai hak prerogatif presiden," ujar Eddy.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjawab diplomatis soal kabar tersebut. Dia hanya mengakui jika soal reshuffle masih dalam tahap pembahasan. "Ya semuanya dalam proses pembicaraan," kata JK di kantornya Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/12) dikutip dari detik.com.

JK mengaku belum tahu apakah nanti PAN benar masuk kabinet dan mendapatkan jatah kursi menteri dua. Dia menilai, soal itu belum dibicarakan. "Belum tahu. Itu infonya dari mana. Tapi belum dibicarakan," kata JK. (mtrv/dtc/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video