Perda OPD Pemkab Gresik Disahkan, Bupati Diminta Ajak Dewan dalam Koordinasi Penataan SOTK Baru
Senin, 31 Oktober 2016 18:06 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik akhirnya mengesahkan Perda (peraturan daerah) OPD (organisasi perangkat daerah), yang berisikan SOTK (struktur organisasi tata kerja) baru di lingkup Pemkab Gresik.
Pengesahan itu dilakukan setelah 7 fraksi DPRD Gresik, yakni FPG, FPKB, FPPP, FGerindra, FPDIP, FPD dan FPAN menyampaikan pandangan akhir dan pengambilan keputusan dalam paripurna di gedung DPRD Gresik, Senin (31/10).
BACA JUGA:
Cagak Agung Gresik Jadi Percontohan Desa Berdaya di Jatim
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah menyatakan, bahwa draft Perda OPD berisikan SOTK baru semuanya di-Acc Gubernur Jatim. "Cuma ada beberapa redaksi saja yang dirubah," katanya, Senin (31/10).
Menurut ia, sebelum Perda OPD disahkan 7 fraksi menyampaikan pandangan akhir masing-masing. Dari 7 fraksi itu, ada 4 fraksi yakni FPDIP, FGerindra, FPAN dan FPG merekomendasikan kepada Bupati Sambari agar dalam penataan SOTK baru mengajak DPRD koordinasi.
"Bahkan, FPDIP merekomendasi harus ada MoU (nota kesepahaman)," jelas politisi senior Gerindra asal Duduksampeyan ini.
"Hal ini menindaklanjuti adanya amanat UU (Undang-Undang) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemda (pemerintah daerah). Di sana antara Bupati dan DPRD memiliki kedudukan sejajar sebagai penyelanggara pemerintah," terangnya.
Langkah dewan meminta Bupati agar mengajak DPRD dalam mengambil kebijakan penataan SOTK baru itu juga dibenarkan oleh Bagian Hukum Pemrov Jatim saat DPRD lakukan konsultasi. "Cuma hal itu tidak boleh dimasukkan dalam pasal di Perda OPD," terangnya.
Nur Saidah pun mencontohkan, DPRD di beberapa kabupaten/kota di Jatim sudah menjalankannya. Bahkan, sekadar Bupati dalam pembuatan Perbup (peraturan bupati) saja mengajak koordinasi DPRD.
"Di Kabupaten Tulungagung saat kita studi banding ke sana dinyatakan kalau Bupati dan DPRD selalu koordinasi dalam mengambil kebijakan," ungkapnya.
Nur Saidah menambahkan, dirinya sudah sampaikan keinginan DPRD itu kepada Wabup, Moh. Qosim usai rapat paripurna. "Sudah saya sampaikan ke Pak Wabup," pungkasnya.
Sementara Wakil Pansus (panitia khusus) Perda OPD, Suberi, menyatakan pihaknya meminta Bupati segera menyiapkan segala kebutuhan untuk pemberlakuan Perda OPD. Ia berharap, Perda OPD setelah disahkan bisa dijalankan Januari 2017 tahun depan.
Karena itu, dengan adanya jeda waktu 2 bulan jelang akhir tahun 2016, Bupati diminta sudah melakukan lelang jabatan eselon II baru di OPD tersebut. "Lelang jabatan sudah harus dilakukan untuk songsong OPD baru," katanya.
Sekadar diketahui, mengacu Perda OPD berisikan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru di lingkup Pemkab Gresik untuk rumpun dinas (eselon II) ada 21 SKPD.
Yaitu, Dinas Pendidikan (tipe A), Dinas Kesehatan (tipe A), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (tipe B), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (tipe A).
Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja (tipe B), Dinas Sosial (tipe A), Dinas Tenaga Kerja (tipe A), Dinas Lingkungan Hidup (tipe A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tipe A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (tipe A), Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tipe A), dan Dinas Perhubungan (tipe B).
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (tipe A), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (tipe A), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tipe B), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (tipe A), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (tipe B), Dinas Perikanan (tipe A), Dinas Pertanian (tipe A), dan Dinas Pertanahan (tipe C).
Sementara untuk rumpun kecamatan, tetap ada 18 kecamatan. Rumpun sekretariat ada dua, yakni Sekretariat Daerah dan DPRD.
Rumpun badan ada tiga, yakni Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Inspektorat.
Untuk rumpun Asisten Setda tetap memakai pola tiga asisten, yakni Asisten I, II dan II. Sedangkan, untuk rumpun Staf Ahli Bupati kemungkinan besar akan dibuat pola minimal, yakni cuma tiga Staf Ahli Bupati dari sebelumnya lima Staf Ahli Bupati atau menggunakan pola maksimal. (hud/rev)