DPRD Jombang Gelar Paripurna PU Fraksi Tentang R-APBD Tahun 2017
Senin, 21 November 2016 18:12 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com – DPRD Kabupaten Jombang kembali menggelar paripurna tentang R-APBD Tahun 2017, Senin (21/11) pagi. Kali ini, agenda para wakil rakyat itu tentang penyampaian Pandangan Umum (PU) masing-masing fraksi atas R-APBD tahun 2017. Sebelumnya, Jumat (18/11) lalu kalangan legislatif juga menggelar rapat yang sama dengan agenda penyampaian Nota Penyampaian Bupati Jombang atas R-APBD Tahun 2017.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Joko Triono itu dihadiri Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Sekda Ita Triwibawati, Wakapolres Kompol Hendriyana, serta para pimpinan SKPD dan direktur BUMD. Para anggota DPRD Jombang juga hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sementara para Wakil Ketua DPRD Jombang, yakni Subaidi Mukhtar, Sunardi, dan Minardi juga hadir mendampingi Joko Triono.
BACA JUGA:
Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
4 Komisi di DPRD Jombang Kunker ke Jawa Tengah
Ketua DPRD Jombang: SK Bupati Habis, Pj Masih Belum Jelas
Bacaleg DPR-RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani Gelar Konsolidasi Kemenangan di Jombang
Setelah rapat paripurna dibuka oleh pimpinan rapat, kemudian juru bicara masing-masing fraksi dipersilahkan membacakan pandangannya. Berbagai masukan dan kritik dipaparkan juru bicara fraksi dalam paparannya.
Salah satu masukan tentang PAD (pendapatan asli daerah) dibeberkan Kartiyono, juru bicara fraksi PKB saat membacakan naskah PU partainya. Menurutnya, dengan postur APBD yang sebesar Rp 2,59 triliun kontribusi PAD dinilai sangat tidak signifikan karena membebani kemampuan keuangan daerah.
“Sehingga dalam rangka meningkatkan PAD ini Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan yang inovatif, khususnya intensifkan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dan usaha lainya yang dibolehkan peraturan perundangan sesuai kewenanganya,” ujarnya.
Selain itu, Kartiyono juga juga berharap pelaksanaan DD (dana desa) dan ADD (alokasi dana desa) bisa dimaksimalkan dengan membuat Perbub yang aspiratif dan merepresantasikan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi dikotomi perlakuan.
“Bupati segera melakukan langkah taktis, strategis cepat dan akurat dalam meningkatkan pelayanan yang menyagkut hak konstitusional warga Negara,” tandas Kartiyono yang juga politisi asal Desa/Kecamatan Kabuh tersebut.
Sementara itu, juru bicara fraksi NasDem, Muhammad Faishol juga menyampaikan pendapat partainya tentang realisasi DD serta pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah melalui restrukturisasi dan penyempurnaan manajemen sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai badan layanan usaha,” kata Faishol saat membacakan naskah PU fraksinya di atas podium.
Setelah semua fraksi menyampaikan PU masing-masing, kemudian pimpianan rapat menutup paripurna dengan ketukan palu. (rom/adv)