Aksi 272 Ratusan GTT SD di Tulungagung, Tuntut Pengakuan hingga Insentif yang Layak
Wartawan: Feri Wahyudi
Selasa, 28 Februari 2017 01:40 WIB
4. Meminta adanya peluang rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang transparan dan terukur.
5. Meminta agar linierisasi ijazah tidak diterapkan untuk sukwan/GTT/PTT.
6. Mempertegas keberadaan pelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar per 27 Februari 2017.
"Semua poin yang dimaksud telah kami berkaskan di naskah petisi, dan telah di tandatangani oleh Bupati Syahri Mulyo melalui wakil bupati Maryoto Bhirowo. Selanjutnya juga ditandatangani oleh Ketua Dewan Supriono. Mudah-mudahan kajian itu segera mendapatkan kajian," tambahnya.
Selanjutnya, usai dilakukan tandatangan berkas petisi, wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo berjanji akan menindaklanjuti permintaan para guru tersebut.
"Tentunya butuh proses untuk mengemas ini. Diupayakan akan cepat, karena ini mengenai kesejahteraan mereka. Namun harus ada penyelesaian administrasi secara benar, artinya mulai dia mengabdi harus ada surat yang menunjukan dia mengabdi di lembaga tersebut,” cetusnya.
Sementara Ketua DPRD Tulungagung Supriono yang menemui massa berjanji akan mengupayakan solusi terbaik terkait tuntutan tersebut. Pasalnya, kata Supriono, saat ini masih ada aturan yang menghalangi untuk melegalkan anggaran untuk GTT.
"Tetap akan diusahakan dan harus melalui tahap-tahap tertentu. Aspirasi ini tetap akan kami tampung, namun aturan yang berlaku harus ditaati," jelasnya. (fer/rev)