Bupati Gresik dan Kepala OPD Tak Hadir, Paripurna Rekomendasi LKPJ Diskors Satu Jam
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Kamis, 26 April 2018 18:31 WIB
"Karena itu, DPRD memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan/penataan internal DPMPTSP yang menangani IMB," sambungnya.
DPRD juga menyorot soal masih rendahnya pendidikan di Kabupaten Gresik. Di mana, rata-rata lulusan pelajar di Gresik hanya sampai SMP (9 tahun). "Fakta ini Sangat tak wajar dengan pendapatan daerah regional bruto (PDRB) dan APBD Gresik yang tinggi. Karena itu, DPRD merekomendasikan harus wajar (wajib belajar) 12 tahun. Dinas Pendidian harus ada terobosan," lanjutnya.
Kemudian soal kesehatan, DPRD meminta pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu ditingkatkan, terutama dokter yang bertugas.
DPRD juga mengkritisi kinerja DPUTR. Hingga tahun 2017, tercatat pembangunan infrastruktur jalan menurun, termasuk jaringan irigasi, dan air bersih. "Rekomendasi DPRD harus ada perbaikan," jelasnya.
Selain itu, kritikan juga ditujukan DPRD atas lambannya kinerja Unit Reaksi Cepat (URC) Bima di bawah naungan DPUTR, penanganan PMKS yang masih rendah, lambannya kenaikan tingkat kinerja di Disnakertrans, dan penanganan pembuangan limbah.
Sementara Wabup Moh Qosim yang mewakili Bupati Sambari berjanji menindaklanjuti rekomendasi DPRD demi perbaikan Pemkab Gresik. "Mohon maaf karena Bupati tak bisa hadir. Pak Bupati sedang ada acara dengan Kementerian PUTR, Mendagri dan Kemenhub," katanya. (hud/ian)