GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 47 desa di Kabupaten Gresik masih dihantui money politics. Sejumlah calon kepala desa (cakades) diduga menebar uang untuk menggerakkan pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih dirinya.
Hal ini diungkapkan MM, salah satu warga Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, kepada BANGSAONLINE.com, Senin (10/1).
BACA JUGA:
- Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
- Sidang Kasus Korupsi Hibah UMKM Gresik: Jaksa Tuntut Farda 1,5 Tahun dan Ryan 1 Tahun Penjara
- Lepas Ekspor 36,28 Ton Copper Foil PT Hailiang ke China, ini Harapan Bupati Gresik
- Karnaval 4 Dusun di Desa Kandangan Gresik Geliatkan Ekonomi UMKM
"Tetap, Mas (ada money politics). Tak gampang menggerakkan pemilih untuk mencoblos calon kalau tak ada sangu-nya (upah). Ibaratnya sebagai pengganti uang kerja," ucap.
Menurut dia, nilai uang transport yang diberikan oleh calon kepada pemilih saat akan coblosan bervariasi. Beda desa, beda wilayah, beda nominalnya.
"Setahu saya kalau, di wilayah Gresik Utara pasarannya rata-rata Rp 100 ribu per pemilih. Kalau Gresik selatan bisa lebih dari itu. Terlebih, desa-desa yang potensial, misal banyak berdiri industri dan lainnya," bebernya.
Salah satu kepala desa (kades) saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, membenarkan bahwa money politics tak bisa lepas dalam pesta demokrasi pilkades.
"Urusan pilkades, pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilihan presiden), pemilihan bupati (pilbup), maupun pilgub (pemilihan gubernur) podo kabeh (sama semua). Mengapa? Sebab, pemilihnya sama orangnya," ungkapnya.
Klik Berita Selanjutnya