​Puan Pastikan Pemilu 2024, Cak Imin Dianggap Permalukan NU dan Gus Dur

​Puan Pastikan Pemilu 2024, Cak Imin Dianggap Permalukan NU dan Gus Dur Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf seusai bertemu di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, (15/3/2022). Foto: Rosseno Aji/Tempo.co

Menurut dia, manuver politik menunda pemilu sangat memalukan. “Itu bukti nyata politisi menghalalkan segala cara. Tidak konsisten, mencla-mencle. Semua diterabas untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Indonesia akan hancur, kalau begini terus,” tegas Cak Dar.

Seperti diberitakan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan penundaan Pemilu dua tahun. Cak Imin mengklaim bahwa usulan itu untuk merespon kalangan pengusaha.

(Muhaimin Iskandar. Foto: jawa pos)

Dia berdalih, pengusaha ingin pertumbuhan ekonomi yang sedang menanjak setelah dua tahun mandek karena efek Covid-19 tak diganggu dengan ajang Pemilu 2024. Cak Imin juga mengklaim mayoritas warganet Indonesia menyetujui .

Usulan Muhaimin itu kemudian didukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Namun belakangan manuver politik itu terbongkar. Ternyata tiga ketua umum parpol itu diduga melaksanakan “titah politik” Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tim)

Ide tersebut - seperti dilansir Tempo.co - mendapat penolakan dari partai lainnya seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pimpinan koalisi pengusung Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri tak secara tegas menolak isu tersebut. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang pada konstitusi. Padahal sebelumnya, saat isu periode kepemimpinannya, dia secara tegas menyatakan menolak.

Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran pemilu akan meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Pasalnya, hingga saat ini persiapan awal untuk menggelar pesta demokrasi itu belum juga dilakukan.

Jokowi belum melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru. Hal itu membuat DPR kemudian tak juga membahas anggaran Pemilu 2024. Padahal tahapan pemilu harus sudah dimulai 20 bulan sebelum Februari 2024 atau pada pertengahan tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO