Luhut Binsar Panjaitan. Foto: tempo
Bahkan Masinton Pasaribu lebih vulgar lagi. Politikus PDIP itu minta agar menteri yang terlibat wacana penundaan pemilu direshuffle saja.
(Bahlil Lahadalia. foto: twitter)
"Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Masinton Pasaribu, ketika jadi narasumber webinar bertajuk "Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?", Jumat, 8 April 2022.
Masinton yang menjadi tokoh terdepan goalnya Undang-Undang Cipra Karya itu minta publik ikut mengawasi dan menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahan masa jabatan presiden.
"Itu adalah bibit lahirnya tirani. Kita enggak boleh tolerir ini. Karena ini tidak senapas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 1997-1998 lalu," kata Masinton dikutip wartaekonomi.co.id.
Menurut aktivis 98 ini, jika ada menteri yang mencoba "menjerumuskan" Presiden Jokowi, padahal sikapnya sudah tegas akan taat konstitusi, maka dapat dipastikan menteri tersebut berwatak tirani.
"Nah ini menurut saya apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau engga salah, yang pertama menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang bukan dia tidak bidangnya itu," ujarnya.
Menurut dia, dua menteri itu harus direshuffle. “Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita biarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," kata Anggota Komisi XI DPR tersebut.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD minta polisi tidak membawa peluru tajam saat mengamankan aksi demo. Ia secara tegas minta aparat tidak melakukan kekerasan.
Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar mematuhi aturan ketika mengikuti demonstrasi. "Dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud.
Seperti diberitakan, aksi demo 11 April juga mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Para mahasiswa juga mendesak Presiden Jokowi mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri. Dari bermacam aspirasi itu, tuntutan utama aksi demo 11 April ialah menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.
Mereka juga mendesak Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
