Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan arahan kepada kepala desa dan lurah di Kecamatan Gresik. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta kepala desa dan lurah di Kecamatan Gresik menguatkan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu, bupati minta agar pemerintahan desa (pemdes) dan kelurahan bisa berperan aktif dalam merealisasikan SDGs. Di dalamnya mencakup kondisi masyarakat dengan beberapa parameter masing-masing, tanpa adanya kemiskinan, tanpa adanya kelaparan, terlayani dengan baik kesehatan dan pendidikan berkualitas.
BACA JUGA:
"Pembangunan desa berbasis SDGs merupakan skenario pembangunan desa yang penyusunan program dan kegiatannya diarahkan untuk pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa," ucapnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dan TP PKK se-Kecamatan Gresik di Batusuki Hotel, Kota Batu, Jum'at (22/7/2022), malam.
Dijelaskan bupati bahwa pinsip SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan (sasaran), serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.
SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang.
"Program Nawa Karsa Pemkab Gresik tidak lepas dari SDGs yang saling terkait dengan Nawa Bakti Satya Program Pemerintah Provinsi Jatim dan Nawa Cita Program yang diusung Pemerintah Pusat," paparnya.
Karena itu, dalam perbaikan ekonomi masyarakat harus dimulai dengan data yang harus upgrade agar valid. "Data yang baik dan benar menjadi kunci kebijakan kita," katanya.
Ia berharap pemerintahan di tingkat kelurahan/desa ada satu staf khusus dalam perbaikan data dan sinkronisasi mekanisme belanja melalui e-katalog.
Lebih jauh bupati menyatakan, pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan kebijakan untuk mengakomodir minimal 40 persen dalam e-katalog adalah produk dalam negeri.
Untuk itu, bupati mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa dan lurah yang hadir dalam bimtek untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat.
Dengan harapan, dengan kehadiran dari kepala desa/lurah dapat mengetahui serta dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
"Kalau kita bisa berbaur dengan masyarakat kita akan tahu ada apa di situ. Itu namanya pemimpin. Melayani masyarakat adalah pekerjaan yang luar biasa. Sebuah kepuasan kalau bisa menolong masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat ketika ada masalah," tutup bupati.
Hadir juga Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftahul Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Abu Hassan, serta Camat Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo. (hud/ari)
