Miskin Inovasi dan Tak Dapat DID, Dewan Heran dengan Penghargaan KDI untuk Bupati Situbondo

Miskin Inovasi dan Tak Dapat DID, Dewan Heran dengan Penghargaan KDI untuk Bupati Situbondo H. Rofik Hamdani, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Situbondo.

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - H. Rofik, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), mengaku heran dengan prestasi Bupati Kabupaten Situbondo yang meraih penghargaan sebagai kepala daerah inovatif (KDI) tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh salah satu media swasta nasional pada 5 November 2021.

Padahal, penghargaan tersebut tak seiring dengan kinerja Pemkab Situbondo yang sesungguhnya. Bahkan, penghargaan itu tidak dapat menyelamatkan kegagalan Pemkab Situbondo dalam mendapatkan dana insentif daerah (DID) tahun 2022.

Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan

"Ini mengherankan, penghargaan itu tidak berimbas pada penilaian DID. Ini perlu dipertanyakan, nanti hanya acara televisi saja?," kata H. Tolak, sapaan H. Rofik, kepada wartawan di Gedung , Rabu (12/10/2022).

Menurutnya, bappeda (badan perencanaan dan pembangunan daerah) telah mengarahkan setiap OPD agar menelurkan program terobosan yang inovatif. Namun, sejauh ini belum ada inovasi yang menonjol.

Rofik pun menilai Pemkab Situbondo tidak serius dalam mengembangkan program inovasi. Justru alokasi anggaran pada OPD banyak dikurangi dan dialihkan pada pendanaan infrastuktur.

Baca Juga: Komitmen Jadi Rujukan di Wilayah Barat, RSUD Besuki Bangun CSSD dan Belanja Alat Medis

"Kata sekda, kita sudah minta OPD legowo anggarannya dikurangi dan dialihkan ke infrastruktur," jelasnya.

Selain Rofik, beberapa anggota DPRD yang tidak mau disebutkan namanya juga menyoroti kinerja pemkab, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga Situbondo gagal mendapatkan DID Rp12 M tahun 2022.

"Eksekutif ogah-ogahan, SKPD gak ada greget," kata salah satu anggota komisi II.

Baca Juga: Festival Kopi dan Tembakau 2024 di Situbondo, Perusahaan Asal Malang Transaksi Tembakau Besuki

Berdasarkan penelusuran pada laman resmi Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id), keheranan anggota DPRD itu cukup beralasan. Karena penilaian untuk Pemkab Situbondo pada poin inovasi dan penghargaan pembangunan daerah (kenilaian K/L) ternyata kosong alias tidak ada nilainya.

Menanggapi kritik dewan, Kepala Bappeda Situbondo Sugiyono menyatakan bahwa sebenarnya pemkab mempunyai banyak program inovasi daerah.

Terkait penghargaan KDI, Sugiyono mengaku sedang melakukan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. "Sedang dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya," jelasnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com melalui saluran seluler.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, RSAR Situbondo Belanja EEG dan Mesin Anestesi dari DBHCHT 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO