SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Mahalnya biaya dan rumitnya proses untuk mengurus perijinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Situbondo, mendapat sorotan sejumlah pihak. Setelah sebelumnya anggota DPRD, kini mantan ketua Komisi I DPRD Situbondo Periode 2009-2014, Syaiful Bahri menyebut Bupati Situbondo telah gagal melakukan reformasi birokrasi.
Mantan ketua DPC PKB Situbondo ini mengatakan, dalam proses pengajuan perijinan, pelaku usaha harus mengurus sendiri rekomendasi ke dinas-dinas teknis. Rumitnya pengurusan perijinan tersebut dinilainya akan membuat investor enggan untuk melakukan investasi di Situbondo dan akan berakibat pada lambatnya pembangunan sector ekonomi di Situbondo.
Selain itu, pria yang saat ini menyatakan istirahat dari hiruk pikuk politik ini, menyesalkan tidak adanya transparansi biaya pengurusan perijinan.
"Kondisi ini berbanding terbalik dengan rencana pemerintah daerah untuk mendatangkan investor ke Situbondo sebagai upaya membangun sektor ekonomi, karena proses perijinan yang jelimet membuat para investor enggan untuk masuk Situbondo. Itu sudah terjadi sejak dulu waktu saya masih di legislatif dan hingga sekarang belum ada perubahan signifikan, reformasi birokrasi gagal," kata Syaiful, Rabu (6/5).
Bahkan, Syaiful menyebutkan, kondisi demikian merupakan kegagalan Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dalam melakukan reformasi birokrasi. "Artinya Bupati gagal melakukan reformasi birokrasi," lanjutnya.
Syaiful menjelaskan, sudah ada beberapa rencana investasi yang gagal karena rumitnya pengurusan perijinan. Tidak hanya itu, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengajuan perijinan dan rekomendasinya ke dinas-dinas teknis, disebutnya menjadi alasan enggannya sejumlah investor untuk berinvestasi di Situbondo.
"Salah satunya, ada rencana investasi pabrik di siliwung yang gagal karena rumitnya birokrasi, di pengurusan perijinannya," jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi agar pembangunan sektor ekonomi tidak terhambat. Kata dia, Bupati harus bersikap tegas agar reformasi birokrasi bisa tercapai.
"Birokrasi menjadi tidak responsif, biaya mahal jadi investor enggan masuk, itu harus dibenah. Kalau tidak, susah kan membenahi sektor ekonomi," pungkas Syaiful.
Sebelumnya diberitakan, rumitnya pengurusan perijinan serta mahalnya biaya menghambat investor berinvestasi di Situbondo. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, karena pengurusan rekomendasi dari dinas-dinas teknis harus mengurus sendiri dengan biaya masing-masing di dinas teknis tersebut. Hal itu menyebabkan investor enggan masuk Situbondo.
Namun, Kepala KPPT Situbondo, Imam Anshori membantah jika pihaknya tidak transparan dalam proses pengajuan perijinan dan biayanya. Bahkan, kata Imam, pihaknya telah melakukan sosialisasi di sejumlah media elektronik dan membuat leflet yang mencantumkan besaran biaya dalam pengurusan perijinan sebagai bentuk transparansi. (had)
Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
