PMII Jember Beberkan Jejak Kelam Kepemimpinan Hendy-Firjaun Selama 2 Tahun

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kepemimpinan Hendy-Firjaun di Kota Suwar-Suwir selama 2 tahun sejak 26 Februari 2021, dianggap runyam oleh ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Persoalan sosial serta penuntasan reforma agraria menjadi landasan mereka menggelar demo di Kantor Pemkab Jember.

"Kami mencoba memberikan warning kepada segenap masyarakat jejak kelam kepemimpinan Jember selama dua tahun ini, agar menjadi atensi bersama," kata Ketua PC PMII Jember, Bayu Wicaksono, Selasa (28/2/2023).

Menurut dia, slogan 'Wes Wayahe Mbenahi Jember' dan 'Jember Kueren' tampaknya tidak begitu tercermin dalam pembangunan di bawah kepemimpinan Hendy-Firjaun. Pasalnya, meski terus membanggakan capaian 1.200 km pengaspalan jalan yang dikerjakan selama 9 bulan, nyatanya tidak berumur sampai satu tahun.

Karena, kata Bayu, aspal proyek tidak sesuai spek dan rusak, serta banyak tambalan saat ini. Selain itu, persoalan sosial di wilayah pesisir selatan Jember karena penertiban tambak liar tidak dilaksanakan semestinya, serta permasalahan agraria yang terkesan diabaikan.

"Meski mereka menutupi rapor merah dengan publikasi capaiannya, kami berharap agar pihak pemkab segera berbenah atau lebih baik mereformasi kepemimpinan," ujarnya.

Ia pun menjelaskan soal isu kolusi dan nepotisme di Pemkab Jember, seperti pembagian serapan APBD yang kerap dipecah dengan nilai kecil, sehingga pengerjaan proyek bisa dilakukan tanpa melalui proses tender.

"Memiliki otoritas di daerah, bukan berarti secara aji mumpung bagi-bagi proyek kerjaan untuk kroni saja, tapi lebih pada mengemban amanah dan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Bayu menegaskan, PC PMII Jember tidak berdiri sendiri dalam aksi refleksi kepemimpinan Hendy-Firjaun. Aspirasi yang digaungkan merupakan rangkuman dari suara masyarakat di Jember.

"Seperti halnya pro kontra pertambangan di sejumlah titik, hingga para petani yang kerap mengalami penyerobotan lahan untuk segelintir kepentingan investor yang masuk ke Jember," tuturnya.

"Ini bukan hanya suara dari kami sebagai kelompok mahasiswa, namun memang catatan dari segenap elemen masyarakat yang masih memiliki kesadaran untuk mengontrol kekuasaan di Jember," imbuhnya.

Ia menilai, banyak pembiaran aktivitas bisnis ekstraktif yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Padahal, Jember merupakan daerah proyeksi untuk pembangunan sektor agraris, dan salah satu lumbung padi yang harusnya tidak dirusak dengan pertambangan.

"Kami berharap agar Hendy Siswanto dan Gus Firjaun, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jember segera sadar dan insyaf dalam menjalani amanah memimpin Kabupaten Jember!" pungkasnya.

Berikut sejumlah tuntutan dari PC PMII Jember yang diterima BANGSAONLINE.com:

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk mentaati dan menepati peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perda RTRW sesuai Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih memperhatikan minimnya ketersediaan fasilitas masyarakat disabilitas Kabupaten Jember dan menekan 1.495 kasus pernikahan dini kabupaten jember, sebagai jumlah tertinggi di Jawa Timur.

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk menuntaskan presentase masyarakat miskin Kabupaten Jember, yang didalamnya terdapat 26.790 kasus kemiskinan ekstrim, sebagai yang tertinggi di wilayah Bakorwil 5 Jatim.

- Menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk menjamin dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan, dalam usaha penyediaan dan pemaksimalan: tempat pelelangan ikan di setiap sentra perikanan kawasan pesisir yang tidak dimaksimalkan sebagai pusat perputaran ekonomi warga pesisir; dan bentuk nyata jaminan dan solusi alternatif bagi ketersedian pupuk yang hingga hari ini masih mencekik petani; serta bantuan pemberdayaan yang layak berupa anggaran dana yang harusnya berprioritas pada kegiatan tangkap ikan nelayan konfensional, bukannya budidaya ikan kawasan pesisir.

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menuntaskan proyek infrastuktur pembangunan jalan yang tidak tuntas kelayakan dan penyediaannya.

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk benar-benar merealisasikan janji politik 25.000 beasiswa per tahun.

- Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk tidak melanjutkan RAPERDA BUMD Gunung Sadeng, karena tidak tercantum di RPJMD 2021-2026. (yud/bil/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News