Ini Pesan Wakil Wali Kota Pasuruan di Sosialisasi yang Digelar Satpol PP

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Satpol PP Kota Pasuruan menggelar sosialisasi dan pembinaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum bagi aparatur keluarahan, Selasa (19/9/2023). 

Agenda tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo. Saat itu, ia menyampaikan bahwa lurah dan camat sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat harus paham pada regulasi terkait keamanan dan ketertiban.

Baca Juga: Pjs Wali Kota Pasuruan Hadiri Kirab Maskot Pilkada 2024

“Banyak PR yang harus kita selesaikan dalam pembangunan Kota Pasuruan. Soal keamanan dan ketertiban itu menjadi poin yang sangat penting, untuk itu perlu pemahaman sama dalam mendefinisikan regulasi yang ada. Sehingga antara Satpol PP, lurah dan camat saling tegak lurus,” ujarnya.

Menurut dia, masih banyak yang memahami aturan itu secara multitafsir. Padahal, aturan itu tidak multitafsir berbeda dengan wacana, sehingga perlu diadakanya solialisasi ini untuk memperoleh pemahaman yang sama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Baca Juga: Bersama para Petani Milenial, Khofifah Panen Bunga Sedap Malam di Pasuruan

“Aturan itu jelas, hukum itu jelas, dan tentu pasti ada sanksi. Maka, perlu pemahaman sama. Dinamika di masayarakat di era keterbukaan dan teknologi hari ini berbeda dengan dulu. Menurut mereka, jika ada masalah atau aduan tanpa viral masalah itu tidak akan selesai,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa dengan melihat fenomena tersebut, sebagai aparatur pemerintah harus dapat memetakan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga penanganan yang dilakukan di masyarakat bisa tepat.

“Mentertibkan dan menegakkan aturan di masyarakat tidak bisa dilakukan hanya dengan kacamatan kita sendiri, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Tentu, harus dengan cara yang humanis,” paparnya.

Baca Juga: Pemilik Kafe di Ruko Gempol 9 Keluhkan Pungutan Rp80 Ribu per Hari, Minta Pertanggungjawaban

Adi pun membeberkan kondisi hari ini, di mana masyarakat kurang melegitimasi jika penertiban hanya dilakukan oleh Satpol PP tanpa adanya TNI dan Polri.

“Kita patut bersyukur bahwa sinergi kita dengan TNI dan Polri saat ini baik, namun ini harus menjadi evaluasi bersama ada masalah apa? masyarakat kurang melegitimasi ketika yang melakukan penertiban hanya Satpol PP. Untuk itu, di forum ini kita harus petakan bersama apa yang menjadi persoalan,” pungkasnya. (par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News