![Jelang Pemilu 2024, PWI Kediri Gelar Dialog Komparatif Bersama Anggota KPU Jawa Timur dan Ahli Pers Jelang Pemilu 2024, PWI Kediri Gelar Dialog Komparatif Bersama Anggota KPU Jawa Timur dan Ahli Pers](/images/uploads/berita/700/df89b67de0a44e51457565355e25bf27.jpg)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Jelang pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kediri menggelar dialog komparatif dengan tema "Pers Mengawal Pemilu 2024" di Aula Kampus Utama IAIN Kediri, Selasa (14/11/2023).
Dalam dialog komparatif tersebut, PWI Kediri mendatangkan narasumber antara lain, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Pakar Pers Sihono Harto Taruno dengan moderator Prilani, Pakar Komunikasi IAIN Kediri.
BACA JUGA:
- Pj Wali Kota Kediri Berangkatkan Peserta Crit In Joy 2024
- Pj Wali Kota Kediri Ikuti Doa Bersama Tahun Baru Islam 1446 H di Ponpes Lirboyo
- Buka Grand Final Duta Genre Kota Kediri 2024, Pj Zanariah Ungkap Rasa Bangga Pada Finalis
- Songsong Pilkada 2024, Relawan di Kediri Deklarasi Dukung Mas Dhito-Dokter Ari
Sedangkan undangan yang hadir antara lain, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Arif Setiawan, Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana, perwakilan dari Pemkab Kediri, Polres Kediri dan undangan lainnya.
Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyudi, mengatakan, bahwa kegiatan dialog komparatif ini merupakan bagian dari program PWI Kediri. Selain itu, juga merespon banyaknya masukan dari masyarakat terkait peran apa yang bisa dilakukan oleh pers dalam mengawal Pemilu 2024.
"Akhirnya kami menggelar dialog ini dengan para pakar seperti ahli pers, Anggota KPU Jawa Timur dan Ketua PWI Jawa Timur," kata Bambang, Selasa (14/11/2023).
Lutfi Hakim, Ketua PWI Jawa Timur menuturkan, bahwa sebenarnya yang harus dikawal oleh pers itu tidak masalah pemilu saja. Melainkan semua kebijakan yang menyangkut kepentingan umum harus dikawal.
"Saya kira yang kawal oleh pers itu tidak hanya masalah pemilu saja. Tapi semua kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum harus dikawal," katanya.