Cegah Konflik Jelang Pemilu 2024, Ulama dan Aktivis Nahdlatul Ulama Gelar Simposium Kebangsaan

Cegah Konflik Jelang Pemilu 2024, Ulama dan Aktivis Nahdlatul Ulama Gelar Simposium Kebangsaan

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Seiring makin dekatnya pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menggelar Simposium Kebangsaan “Sukses Pemilu Serentak 2024, Melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan” di Aula PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan, Sabtu (9/12/2023).

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hj. yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan simposium kebangsaan ini digelar karena pemahaman masyarakat atas nilai-nilai kebangsaan sudah makin menurun.

Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Harisandi Savari, Anggota DPRD Jatim dari PKS, Tembus Rp9,8 Miliar

“Kita menyaksikan banyaknya permasalahan bangsa ini seperti radikalisme, separatisme, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ancaman perpecahan terus mengintai masyarakat dan Bangsa Indonesia,” ujar politikus PKB tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Sabtu (9/12/2023).

Perempuan yang karib disapa Ning Fitri itu menekankan penyelesaian konflik secara damai. Bisa melalui mekanisme hukum dan dialog.

"Jadi bukan dengan kekerasan atau tindakan merugikan lainnya, sehingga hanya menghasilkan model demokrasi prosedural saja setiap lima tahun sekali," paparnya.

Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary Janji Kawal Pemberdayaan Pemuda

Sementara narasumber H. M. Farid Sauqi mengajak para calon dan partai politik menghindari kampanye yang memecah-belah dan merusak persatuan.

"Sebaliknya, mereka dapat fokus pada isu-isu nasional yang mendukung pembangunan dan kemajuan bersama," kata Farid.

"Sebagai garda terdepan penjaga peradaban, menurut dia, ulama dan aktivis harus berada pada posisi terdepan dalam menjadi solusi permasalahan bangsa ini," sambungnya.

Baca Juga: 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat

"Ulama sudah seharusnya berperan sebagai perekat umat dan bangsa dengan kontribusi keulamaan dan keteladanan moralitasnya, sekaligus sebagai pengontrol dan penyampai kritik sosial konstruktif terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah yang dipandang perlu diluruskan dan ditingkatkan," kata pria yang juga Wakil Ketua PW Ansor Jawa Timur.

Sebagai pelengkap, Kepala  Ahmad Handoko Hamdani berharap ulama mampu mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan. Maka dibutuhkan sebuah resolusi kebangsaan membawa ke situasi yang kembali dicita-citakan bersama.

Dalam tahun politik ini, lanjut dia, tokoh-tokoh bangsa harus memiliki solusi. Karena, pada tahun-tahun yang lalu, nilai-nilai kebangsaan tidak lagi menjadi acuan sebagian pemangku kebijakan.

Baca Juga: 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif

"Hal ini terbukti dengan makin panjangnya kasus mafia hukum dan kasus kriminalisasi di lingkaran kekuasaan, di mana akhirnya negara tidak mempunyai acuan filosofis kebangsaan dan kenegaraan," kata Handoko. (afa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO