![Di Forum Konsultasi Publik RKPD 2025, Pj Wali Kota Kediri Harapkan Saran dari Masyarakat Di Forum Konsultasi Publik RKPD 2025, Pj Wali Kota Kediri Harapkan Saran dari Masyarakat](/images/uploads/berita/700/72f4a457c1034c31ddf6c154cf1d445c.jpg)
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, memaparkan berbagai temuan permasalahan, ranwal (rancangan awal) isu strategis serta tema pembangunan Kota Kediri tahun 2025 secara virtual pada forum konsultasi publik ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Selasa (27/2/2024).
Ia menjelaskan, forum ini menjadi rangkaian tahapan yang penting dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sebelum memasuki perumusan rancangan akhir. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
BACA JUGA:
- Lestarikan Kesenian Jaranan Kadiren, Pemkot Kediri Gelar Festival di Area Wisata Goa Selomangleng
- Pj Wali Kota Kediri Berangkatkan Peserta Crit In Joy 2024
- Buka Grand Final Duta Genre Kota Kediri 2024, Pj Zanariah Ungkap Rasa Bangga Pada Finalis
- Buka Festival Tari Kreasi Tradisional, Pj Wali Kota Kediri Berharap Jadi Ajang Lestarinya Budaya
"Dari paparan yang akan kami sampaikan, mengharap ide, aspirasi, hingga masukan konstruktif dari bapak ibu yang hadir,” ujarnya.
Sejak ditugaskan sebagai Pj Wali Kota Kediri, ia mangaku sudah mengamati dan melihat bahwa memang ada permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi prioritas pembangunan terutama pada tahun 2025.
Beberapa permasalahan tersebut seperti kurangnya kualitas infrastruktur, transportasi massal dan perumahan layak huni. Lalu kurangnya kualitas kebersihan kota dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kemudian, belum optimalnya pelayanan pariwisata dan penyelenggaraan event baik seni, budaya, maupun olahraga. Perlunya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan sektor usaha mikro, industri kecil dan menengah.
Selain itu, kata Zanariah, belum optimalnya upaya pengurangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrim. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dan pertahanan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan perempuan dan anak.
"Terakhir belum optimalnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah," tuturnya.