Komisi IV DPRD Situbondo saat koordinasi dengan Dinkes Jatim tentang honorer tenaga kesehatan.
"Saya sudah sampaikan pejabat di lingkungan Dinas kesehatan, puskesmas dan lainnya, bagaimana tanggung jawab kepala puskesmas maupun rumah sakit untuk mengawal, ngakunya sudah mengajukan, namun tidak tahu progresnya," tuturnya.
"Kepala instansi kesehatan rasanya tidak ada tanggungjawab, harusnya dikawal full tidak hanya diajukan ke dinas kesehatan, diajukan iya karena memang jalurnya, apa sudah diajukan, apa sudah masuk di BKN, harusnya dikawal itu.Kenapa seperti ini, komitmen pemkab kurang, penjelasannya tidak masuk akal," paparnya menambahkan.
Menurut dia, Pemkab Situbondo hanya mencari aman terkait penganggaran untuk gaji honorer, "Kebutuhannya sebanyak itu, tapi pemkab baru buka 50 nakes karena alasan kemampuan keuangan daerah. Artinya pemkab hanya mencari aman saja, pimpinannya harus bertanggungjawab, mau masuk ke area tantangan, ini tidak fiktif, mangada ada, ini riel kebutuhan,"
"Kalau ini dihitung dari belanja pegawai tidak lebih dari 31 persen, disayangkan belanja pegawai kita selalu di mark up, tiap akhir APBD belanja pegawai selalu Silpa 74 miliar. Silpa ini kalau diligunakan untuk P3K selesai semua honorer yang ada. Tidak lebih dari 30 persen. ini alasan yang dibuat-huat sebenarnya," imbuhnya
Tolak pun mengingatkan Pemkab Situbondo untuk membuat perencanaan yang jelas terkait solusi honorer ini, "Masalah SDM harus ada rencana, sekarang ada aRPJP, isu SDM harus masuk, apakah mau diselesaikan 5, 10 atau 20 tahun. Itu kan harus ada Ini belum ada di RPJP. RPJP yang ada hanya copy pasate dari RPJP propinsi." (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
