Tim YLBH Fajar Trilaksana Subandi (kiri) dan Rudi Suprayitno, saat datang ke Kelurahan Gulomantung untuk menyampaikan surat keberatan kedua. Foto: Ist.
Fajar juga menyayangkan langkah Lurah Gulomantung yang membentuk kepanitiaan penjaringan ketua LPMK yang baru. Padahal, ada pihak yang masih berupaya mencari kepastian hukum melalui surat keberatan.
"Fakta ini bentuk nyata sebuah perilaku kesewenang-wenangan dan lepas dari etika berbirokrasi serta melecehkan hukum yang dilakukan oleh Lurah Gulomantung," cetus Fajar.
"Atas fakta hukum sebuah perilaku yang menyimpang dari prinsip good governance ini, kami YLBH Fajar Trilaksana semakin yakin untuk menempuh jalur hukum formil ke PTUN dan melakukan langkah-langkah hukum strategis lainnya," tandasnya.
Sementara itu, Lurah Gulomantung, Jarot, membenarkan telah menerima somasi dari YLBH FT terkait pemberhentian pengurus LPMK Gulomantung yang diketuai Kusno.
"Kami sudah dua kali terima somasi YLBH FT selalu kuasa hukum mantan Ketua LPMK Gulomantung, Kusno," ucap Jarot saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.
Jarot mengaku akan berkonsultasi dengan Camat Kebomas, Tri Joko Efendy, menyikapi surat tersebut.
"Pak Kusno kami berhentikan karena pada pemilu 2024 lalu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Gresik," katanya.
Menurut Jarot, yang bersangkutan sebelumnya sudah diberi tahu oleh panitia penjaringan, bahwa pengurus LPMK tidak boleh menjadi anggota partai politik.
"Aturan itu diatur dalam tata tertib penjaringan. Pak Kusno mengetahuinya dan siap mundur. Namun, setelah terpilih jadi Ketua LPMK Gulomantung tak mundur dari parpol, bahkan nyalon DPRD," ungkapnya.
Karena itu, pihaknya memberhentikan Kusno dari ketua LPMK. Selanjutnya, Kelurahan Gulomantung atas permintaan camat dan perintah perbup kembali mengadakan penjaringan pengurus LPMK yang kosong.
"Semalam pengurus LPMK yang baru sudah terbentuk, diketuai H Sueb," pungkasnya. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
