Sama-sama Pengurus Kahmi, Lutfi dan Buntaran Bersaing Rebutkan Kursi Wabup Lumajang

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Setelah melalui proses verifikasi dokumen oleh Panitia Khusus bentukan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD), dua calon Wakil Bupati Lumajang yang lolos, yakni Lufti Irbawanto, SH dan Drs. Buntaran Supriyono, M.Kes, Jum'at (11/9) tadi melakukan pengundian nomor urut melalui Rapat Paripurna di kantor DPRD setempat. Rapat paripurna itu selain dihadiri anggota dewan, juga dihadiri Muspida dan Sakter lainnya.

Hasilnya, Lutfi mendapat nomor urut satu, sedangkan Buntaran Supriyono mendapat nomor urut dua. 

Lutfi yang kini berprofesi sebagai Notaris memaparkan alasan pihaknya mencalonkan diri lantaran ingin membangun Lumajang lebih baik bersama Bupati As'at Malik, khususnya membantu Bupati untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. "Saya sudah 15 belas tahun menetap Lumajang, jadi sudah waktunya mengabdi," ujarnya.

Sementara Buntaran memaparkan alasan keinginannya maju sebagai cawabup dengan sedehana, yakni untuk membantu Bupati. "Saya sudah lama di birokrasi, jadi paham apa tugasnya," terang mantan Sekda ini. 

Yang menarik, baik Malik maupun Buntaran kini sama-sama tercatat sebagai pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) cabang Lumajang.

"Sebenarnya pemilihan ini cukup lewat organisasi, jadi pemilihan wakil Bupati tidak perlu Paripurna, Dewan hanya terima matang saja," selorohnya.

Terpisah, Bupati Lumajang mengatakan, pihaknya menginginkan wakil Bupati yang bisa diajak bekerja untuk membangun Lumajang. Ia juga menegaskan siapun yang jadi, ia tidak keberatan. "Melihat calon semua bagus, saya bisa berkerja dengan siapapun," ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Lumajang Drs. Agus Wicaksono, S.Sos menjelaskan bahwa pemilihan wakil Bupati ini akan digelar tanggal 16 September besok. Di mana dalam pemilihan tersebut dilakukan dengan sistem musyawarah yang dilakukan oleh 49 anggota Dewan. "Satu dewan absen lantaran menunaikan ibadah haji," ungkapnya.

Selain itu, ia juga berpesan kepada calon wakil Bupati dan wakil rakyat agar tidak bermain money politik. "Saya sampaikan tidak ada money politik, ketika ditemukan ada bukti akan tindaklanjuti, kita coret sedangkan wakll rayat akan diberi sanksi dan dibawa ke badan kehormatan dewan, sesuai dengan kode etik," pungkasnya. (ron/rvl).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News